pengawalkebijakan.id -PAPUA Dalam cuaca yang telah menghangat setelah hujan sore, di sebuah lokasi yang jauh dari gemerlap ibu kota, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berdiri tegak. Suaranya, yang terdengar jelas di keheningan malam Kabupaten Mimika, Jumat (17/10/2025), memecahkan kesunyian dengan pernyataan yang tegas dan tanpa tedeng aling-aling. “Itu hal yang bodoh jika menarik pasukan,” ujarnya, menanggapi rekomendasi Komnas HAM RI untuk penarikan bertahap pasukan keamanan dari wilayah konflik di Papua Tengah. Pernyataan itu bukan sekadar bantahan, melainkan cermin dari jurang pemahaman yang dalam antara logika keamanan (security) dan rasa aman (safety) di bumi Cendrawasih.
Hanya tiga hari sebelumnya, di dataran tinggi Ilaga, Kabupaten Puncak, Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah menyaksikan langsung kepedihan yang berbeda. Ia mendengar keluh kesah pengungsi yang justru merasa terancam oleh kehadiran pos-pos keamanan di dekat pemukiman dan kebun mereka. Dua kunjungan, dua narasi yang bertolak belakang, memantapkan sebuah realitas: konflik Papua telah memasuki fase di mana solusi tidak lagi hitam-putih, tetapi terperangkap dalam kompleksitas antara membasmi ancaman bersenjata dan memulihkan rasa kemanusiaan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) membawa pulang cerita yang memilukan dari jantung konflik. Kunjungan mereka ke Ilaga pada Selasa (14/10/2025) bukanlah kunjungan ceremonial. Tim pimpinan Anis Hidayah itu datang untuk menyentuh langsung luka yang ditinggalkan oleh bnthan, pemb*kan, dan pengusiran paksa.
“Berdasarkan dialog dengan masyarakat, mereka merasa tidak aman dan ketakutan karena adanya aparat keamanan yang membangun pos-pos di dekat rumah tinggal mereka, di dekat kebun mereka,” kata Anis Hidayah, menyampaikan temuan lapangan yang berporos pada trauma psikologis. Bagi warga yang diwawancarai Komnas HAM, kebun bukan sekadar sumber pangan, tetapi juga identitas dan ruang hidup. Kehadiran pos tentara di sana, meski dimaksudkan untuk melindungi, justru dirasakan sebagai pengawasan ketat yang membatasi ruang gerak dan memicu kekhawatiran akan salah sasaran atau eskalasi kekerasan. Rekomendasi penarikan pasukan secara bertahap lahir dari logika ini: untuk memulihkan rasa aman (sense of security) dan memungkinkan warga kembali ke kehidupan normal tanpa bayang-bayang ketakutan.
Namun, di Mimika, Jenderal Agus Subiyanto memandang realitas dengan kacamata yang sama sekali berbeda. Baginya, ancaman itu nyata, fisik, dan mematikan. “Masyarakat membutuhkan kita dari ancman gangguan. Masyarakat ada yang dibnuh OPM. Kita harus bantu kesulitan masyarakat,” tegasnya. Dalam perspektif TNI, penarikan pasukan sama dengan meninggalkan warga yang rentan menjadi sasaran kekejaman Kelompok Bersenjata Papua (KBP). Kehadiran TNI adalah tameng dari teror, pembakaran rumah, dan pembunuhan yang selama ini meneror masyarakat di Pegunungan Tengah.
Pernyataan “hal yang bodoh” dari seorang Panglima TNI mungkin terdengar kasar di telinga publik, tetapi ia mengungkapkan frustrasi dari institusi yang merasa bertugas menanggulangi kebakaran, sementara ada pihak yang meminta pemadam kebakaran untuk pergi karena suara sirine-nya mengganggu.
Pendekatan ‘Smart Approach’ dan Dilema ‘Hard Power’
Lebih dari sekadar bantahan, Jenderal Agus memberikan gambaran tentang strategi yang dijalankan TNI, yang ia sebut sebagai “Smart Approach”. Pendekatan ini, menurutnya, bersifat multifaset, menggabungkan operasi teritorial tradisional dengan dinamika kekuatan yang berbeda.
“Kita gunakan penanganan Smart approach. Pelaksanaan tertitorial seperti yang sudah dilakukan oleh Kodam. Ada wilayah masih hitam, ada separatis, kita gunakan hard power,” paparnya.
Istilah “Smart Approach” sendiri menarik untuk dikulik. Dalam doktrin militer modern, pendekatan seperti ini sering merujuk pada kombinasi antara operasi kontra-gerilya yang agresif dengan program pembangunan dan penguatan ikatan dengan masyarakat sipil. Namun, dalam penerapannya di Papua, “smart” sering kali terjebak pada dikotomi yang disampaikan Panglima: wilayah “hitam” mendapat “hard power”.
Wilayah “hitam” adalah zona di mana pengaruh KBP dianggap kuat. Di sinilah pendekatan keamanan dengan kekuatan penuh dianggap sebagai satu-satunya jawaban. Operasi militer, patroli, dan pembangunan pos-pos keamanan menjadi tulang punggung strategi. Persoalannya, justru di wilayah-wilayah inilah masyarakat terjepit. Di satu sisi,
Oleh: [Nama Jurnalis/Redaksi]
Lokasi: Mimika, Papua Tengah | Tanggal: 18 Oktober 2025
