SKANDAL MEMALUKAN! Dinas Perkebunan Sulbar “Kabur” Saat Petani Sawit Mengadu, Gubernur Jangan Diam Membisu!
pengawalkebijakan.id, Suasana panas meledak di ruang Komisi II DPRD Sulawesi Barat. Ratusan petani sawit yang datang membawa jeritan penderitaan justru dipertontonkan sikap memalukan dari pejabat pemerintah sendiri. Bukannya mendengar aspirasi rakyat, pihak Dinas Perkebunan Sulbar malah memilih “walk out” dan meninggalkan ruang rapat saat massa Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit memasuki forum Rapat Dengar Pendapat (RDP). 23 Mey 2026
Peristiwa ini memicu kemarahan besar masyarakat dan dinilai sebagai bentuk penghinaan terang-terangan terhadap rakyat kecil yang sedang menjerit akibat anjloknya harga sawit dan buruknya keberpihakan pemerintah.
Baca juga:RAKERNAS Dan Seminar Hukum Nasional LP.K-P-K 2025 Memperkuat Peran ORMAS/LSM Menuju Indonesia Emas
Koordinator aksi, Muh Idsal Ramadhani, mengecam keras tindakan para pejabat Dinas Perkebunan yang dianggap pengecut dan tidak memiliki keberanian menghadapi rakyat sendiri.
“Begitu rakyat datang, mereka malah keluar meninggalkan ruangan. Ini bukan sekadar walk out, ini penghinaan terhadap petani sawit Sulawesi Barat! Pemerintah seolah menutup mata dan telinga terhadap penderitaan rakyat,” tegas Idsal dengan nada geram.
Menurutnya, kehadiran masyarakat ke DPRD bukan untuk membuat keributan, melainkan menuntut kejelasan dan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani yang selama ini terus ditekan ketidakpastian harga dan lemahnya perlindungan negara.
Sikap Kepala Dinas Perkebunan Sulbar kini menjadi sorotan tajam publik. Tindakan meninggalkan forum resmi yang difasilitasi DPRD dianggap mencederai etika pelayanan publik dan memperlihatkan buruknya mental birokrasi di Sulawesi Barat.
Baca juga:LP.K-P-K Bolmut – SULUT Desak Tindak Tegas Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di SPBU Boroko
Masyarakat pun mulai mempertanyakan keberadaan pemerintah daerah: apakah benar masih berdiri bersama rakyat, atau justru membiarkan petani berjuang sendirian di tengah krisis?
Lebih jauh, publik mendesak Suhardi Duka agar tidak hanya diam membisu melihat bawahannya mempermalukan rakyat di depan forum resmi negara. Sebagai kepala daerah, gubernur diminta segera turun tangan mengevaluasi Kepala Dinas Perkebunan Sulbar yang dinilai gagal menunjukkan empati dan tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat.
Jika sikap abai seperti ini terus dipelihara, maka kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah akan semakin runtuh. Petani sawit tidak membutuhkan janji manis dan pencitraan politik. Mereka membutuhkan keberanian pemerintah untuk hadir, mendengar, dan membela hak-hak rakyat kecil yang selama ini tercekik keadaan.
Insiden memalukan ini dipastikan menjadi bara baru perlawanan masyarakat sipil di Sulawesi Barat. Aliansi Rakyat Sulbar Peduli Petani Sawit menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur sedikit pun sampai ada tindakan nyata dan keberpihakan yang jelas terhadap petani sawit.
Satu pesan keras kini menggema dari gedung DPRD hingga kantor gubernur:
Rakyat sudah terlalu lama bersabar. Jangan sampai pemerintah daerah dikenang sebagai penguasa yang memilih kabur saat rakyatnya menjerit meminta keadilan!
Sumber : PengawalKebijakan.id
Rilis : Eliasib
