PengawalKebijakan.id – Mamuju
Kesabaran habis. Harapan runtuh. Janji pengangkatan 1.001 tenaga honorer Nakes dan Guru yang diucapkan Bupati Mamuju Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M.Si. tiga bulan lalu kini dituding sebagai janji palsu yang menyulut amarah publik.
Siang hari tadi, Mamuju kembali bergolak. Massa Nakes dan Guru turun ke jalan, bukan membawa harapan—melainkan amarah yang menumpuk akibat kebohongan kekuasaan. Tembok dan pagar depan Kantor Bupati Mamuju dicoret cat semprot bertuliskan “BUPATI KRISIS” dan “BUPATI PEMBOHONG”—sebuah simbol runtuhnya kepercayaan rakyat.
Aksi ini bukan vandalisme tanpa makna. Ini adalah teriakan putus asa dari mereka yang dikhianati oleh janji pemimpin sendiri.
Janji Manis Tinggal Janji, Negara Abai pada Pahlawan Sunyi.
Tiga bulan lalu, janji pengangkatan PPPK bagi Nakes dan Guru diumumkan dengan penuh optimisme. Namun hingga hari ini, tak ada SK, tak ada kepastian, tak ada keberanian menjawab. Yang tersisa hanyalah diam, pembiaran, dan pengingkaran.
“Kami bukan meminta belas kasihan. Kami menagih janji!” teriak salah satu orator.
Ribuan Nakes dan Guru di Kabupaten Mamuju kini digantung nasibnya. Mereka terancam dirumahkan akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer, sementara formasi PPPK Paruh Waktu 2025 tak mengakomodasi mereka. Negara hadir saat butuh tenaga, lalu menghilang saat mereka menuntut hak.
Guru Mendidik Pemimpin, Nakes Menyelamatkan Nyawa—Namun Dibalas Kebohongan
Ironi ini menampar nurani publik.
Seorang pemimpin lahir dari didikan Guru.
Seorang pemimpin hidup karena perawatan Nakes.
Namun justru dua profesi ini yang kini ditelantarkan dan dibohongi oleh kekuasaan.
Pertanyaannya menggema di jalanan Mamuju:
Apakah Guru dan Nakes memang ditakdirkan hanya jadi alat kampanye, lalu dibuang setelah suara diraih?
Gerbang Kekuasaan Dijaga Senjata, Aspirasi Rakyat Dianggap Ancaman.
Yang paling memprihatinkan, aparat kepolisian terlihat berjaga dengan perlindungan anti peluru dan perlengkapan lengkap, membentuk barikade rapat di depan gerbang Kantor Bupati Mamuju.
Pemandangan ini menyisakan luka mendalam.
Nakes dan Guru—yang datang menagih janji—dihadapi seperti musuh negara.
Padahal yang mereka lawan bukan aparat, melainkan ingatan publik atas janji yang diucapkan sendiri oleh Bupati Mamuju.
Kartu Mamuju Keren & Bantuan Gempa Tahap Dua: Satu Pola, Satu Nasib
Tak hanya PPPK, massa juga menyoroti Kartu Mamuju Keren serta Bantuan Gempa Tahap Dua yang dinilai menghilang tanpa jejak realisasi. Janji-janji program yang dahulu dielu-elukan kini sunyi, tanpa pertanggungjawaban.
Publik mulai melihat pola berulang: janji diumbar, rakyat dibiarkan menunggu tanpa batas.
PengawalKebijakan.id: Ini Bukan Sekadar Demo, Ini Vonis Rakyat
PengawalKebijakan.id menegaskan, apa yang terjadi di Mamuju bukan sekadar aksi unjuk rasa, melainkan vonis moral rakyat terhadap kepemimpinan yang dinilai ingkar janji.
Jika janji kepada Nakes dan Guru saja bisa diabaikan, maka apa lagi yang bisa dipercaya dari kekuasaan hari ini?
Kini publik menunggu satu jawaban tegas:
Apakah Bupati Mamuju akan menepati janjinya—atau membiarkan sejarah mencatatnya sebagai simbol janji palsu?
Sumber : Pengawal Kebijakan.id
Rilis : Eliasib
