PengawalKebijakan.id., Musibah ambruknya jembatan penghubung Desa Karama–Sandapang di Kecamatan Kalumpang pada awal tahun 2026 adalah tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju dan para wakil rakyat, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun sayangnya, tamparan ini seakan tak terasa apa-apa bagi mereka yang selama ini menikmati jabatan, fasilitas, dan kekuasaan atas nama rakyat.
Jembatan sepanjang 45 meter yang dibangun pada 2021 itu kini rata dengan kegagalan. Akses warga terputus total. Pelajar tidak bisa bersekolah, petani kehilangan jalur menuju kebun, dan masyarakat kembali terisolasi. Ini bukan sekadar jembatan ambruk—ini adalah simbol runtuhnya tanggung jawab pemerintah dan wakil rakyat terhadap masyarakat pedalaman.
Ironisnya, penderitaan ini bukan hanya dialami Kecamatan Kalumpang, tetapi juga dirasakan warga Kecamatan Bonehau, yang selama bertahun-tahun seolah dipinggirkan dari perhatian pembangunan. Dua kecamatan ini seperti wilayah tak bertuan, hanya ramai didatangi saat musim kampanye, lalu dilupakan setelah suara rakyat berhasil diraup.
Ketua Komisi Daerah (KOMDA) Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) Provinsi Sulawesi Barat, Eliasib, secara tegas menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi ini. Ia menilai apa yang dialami warga Kalumpang dan Bonehau adalah bentuk kelalaian struktural yang terus dibiarkan tanpa solusi nyata.
“Ini bukan musibah biasa. Ini musibah fatal yang terjadi di awal tahun 2026 dan seharusnya membuka mata semua pihak, terutama pemerintah daerah dan para anggota dewan,” tegasnya.
Lebih memalukan lagi, Kepala Desa Karama dengan jujur mengakui bahwa masyarakat tidak bisa lagi berharap pada dana desa karena telah dipangkas. Lalu pertanyaannya: di mana peran pemerintah kabupaten? di mana DPRD Mamuju? di mana DPRD Provinsi Sulbar?
Jangan terus berlindung di balik rapat, wacana, dan pencitraan media. Rakyat butuh tindakan nyata, bukan janji kosong. Jangan hanya datang membawa spanduk dan senyum saat pemilihan, lalu menghilang ketika rakyat benar-benar membutuhkan kehadiran negara.
Pemerintah Kabupaten Mamuju dan seluruh anggota DPRD—baik provinsi maupun kabupaten—harus berhenti berpura-pura tidak tahu. Berpikirlah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan politik lima tahunan. Jika jabatan hanya digunakan untuk mengamankan kekuasaan tanpa kerja nyata, maka rakyat berhak bertanya:
APA SEBENARNYA FUNGSI KALIAN ?
Kalumpang dan Bonehau bukan wilayah pinggiran yang bisa diabaikan sesuka hati. Mereka adalah bagian sah dari Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat, dengan hak yang sama atas pembangunan, keselamatan, dan masa depan yang layak.
Cukup sudah rakyat menderita. Saatnya pemerintah dan wakil rakyat membuktikan bahwa mereka masih punya nurani.
Sumber : pengawalkebijakan.id
Rilis : Eliasib
