pengawalkebijakan.id – Mamuju, Sulawesi Barat Rumah Sakit (RS) Mitra Manakarra Mamuju kembali berada di pusaran sorotan tajam publik. Kali ini, sorotan datang dari pengakuan seorang pasien berinisial “U” yang mengaku mengalami pengabaian pelayanan medis serius, meski telah menjalani perawatan dan mengeluarkan biaya hingga jutaan rupiah. Pasien Mengaku Tak Pernah Diperiksa Dokter, Uang Jalan Terus, Pelayanan Nol
Pengakuan tersebut mencuat ke ruang publik setelah sebuah video berdurasi sekitar 40 detik beredar luas di media sosial pada Sabtu, 13 Desember 2025. Video yang diunggah akun Facebook Bale Tapa itu menampilkan bagian depan RS Mitra Manakarra, disertai luapan kekecewaan dan kemarahan seorang pria yang mengaku sebagai pasien.
Dalam keterangannya, pasien menyebut bahwa selama dua hari dirawat, ia tidak pernah mendapatkan pemeriksaan langsung dari dokter, padahal kondisinya diklaim dalam keadaan tidak stabil. Jika pengakuan ini benar, maka kondisi tersebut patut diduga sebagai kelalaian dalam menjalankan kewajiban pelayanan kesehatan.
Pasien mengaku masuk ke RS Mitra Manakarra pada Kamis malam, 11 Desember 2025, namun hingga Jumat sore belum juga mendapatkan kamar dan baru ditempatkan di ruang kelas III. Karena merasa kondisinya semakin memburuk, pasien kemudian meminta dipindahkan ke ruang VIP, dengan harapan memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan layak.
Namun, menurut pengakuannya, permintaan tersebut sempat ditolak dengan alasan status BPJS Kesehatan. Setelah pasien menyampaikan keberatan, barulah pihak rumah sakit menyetujui pemindahan ke ruang VIP, dengan syarat pasien melepaskan BPJS dan menjadi pasien umum. Pasien menyetujui syarat tersebut dan menandatangani surat pernyataan, demi mendapatkan penanganan medis yang lebih baik.
Ironisnya, setelah berada di ruang VIP, dokter tetap tidak kunjung hadir. Bahkan, pasien mengaku mendapat informasi bahwa dokter kemungkinan baru akan datang hari Senin, sementara kondisinya saat itu masih membutuhkan penanganan segera.
Selama dirawat, pasien menyebut hanya menerima suntikan obat anti nyeri dan antibiotik, tanpa adanya pemeriksaan langsung dari dokter spesialis. Merasa tidak mendapatkan kepastian medis, pasien dan keluarganya akhirnya memutuskan keluar dari rumah sakit dan mencari pengobatan di fasilitas kesehatan lain.
Yang menjadi pertanyaan publik, meski mengaku tidak pernah diperiksa dokter, pasien tetap dibebankan biaya perawatan hingga jutaan rupiah. Bahkan, setelah proses administrasi selesai, pasien mengaku mendapat tekanan agar infus dicabut, meski infus tersebut dipasang sejak rujukan dari Puskesmas dan masih sangat dibutuhkan.
Tak hanya itu, pasien juga mengaku mendapat informasi yang membingungkan terkait larangan penggunaan BPJS selama 46 hari, meski pada saat itu ia sudah berstatus sebagai pasien umum. Pernyataan tersebut kini turut dipertanyakan kebenarannya oleh masyarakat.
Kasus ini memicu reaksi keras warganet. Banyak pihak menilai bahwa jika pengakuan pasien ini benar, maka hal tersebut mencerminkan buruknya tata kelola pelayanan kesehatan dan menunjukkan adanya dugaan dokter tidak menjalankan kewajiban pelayanan sebagaimana mestinya.
“Kalau dokter tidak hadir, tapi pasien tetap dipungut biaya besar, ini patut dipertanyakan. Jangan sampai rumah sakit berubah menjadi tempat bisnis semata, bukan tempat penyelamatan nyawa,” tulis salah satu warganet.
PengawalKebijakan.id menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar keluhan pribadi, melainkan alarm keras bagi pemerintah daerah dan instansi terkait. Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, hingga Kementerian Kesehatan RI perlu segera turun tangan melakukan klarifikasi, audit, dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan RS Mitra Manakarra Mamuju.
Publik berhak mendapatkan jawaban.
Jika pengakuan ini terbukti benar, maka sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijatuhkan.
Karena dalam pelayanan kesehatan, kelalaian bukan sekadar pelanggaran administratif—tetapi soal nyawa manusia.
Sumber : Pengawal Kebijakan.id
Rilis : Eliasib
