pengawalkebijakan.id-Mamasa — Pelaksanaan job fit pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa menuai sorotan dari sejumlah aktivis daerah. Mereka menilai proses seleksi tersebut tidak sepenuhnya objektif, karena salah satu peserta yang memperoleh nilai tertinggi diduga memiliki hubungan kekeluargaan dengan panitia seleksi.
Salah satu aktivis Kabupaten Mamasa, Tamrin, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menolak siapapun untuk mengikuti seleksi jabatan, namun prosesnya harus transparan dan sesuai aturan.
> “Kami tidak menolak siapa pun untuk ikut job fit atau menduduki jabatan tertentu, tapi kalau ada hubungan keluarga antara panitia dan peserta, itu sudah melanggar prinsip objektivitas. Hal seperti ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegas Tamrin, Sabtu (1/11/2025).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK), Herman Welly, menegaskan bahwa proses job fit tidak boleh diwarnai konflik kepentingan atau nepotisme.
> “Job fit adalah uji kesesuaian jabatan untuk memastikan pejabat yang ditempatkan benar-benar kompeten. Kalau benar ada panitia yang memiliki hubungan keluarga dengan peserta, maka proses itu tidak netral dan harus dievaluasi,” ujar Herman Welly.
Ia menegaskan, aturan tentang seleksi jabatan ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Keduanya menekankan bahwa setiap proses seleksi jabatan harus dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas intervensi.
> “Sekda boleh ikut job fit, itu tidak masalah. Tapi tidak boleh ada panitia atau asesor yang masih punya hubungan keluarga dengan peserta, karena itu melanggar asas netralitas dan keadilan,” tambah Herman.
Dalam pelaksanaan job fit, BKPSDM Kabupaten Mamasa bertanggung jawab sebagai panitia teknis, mulai dari pengumpulan data peserta hingga penyusunan hasil rekomendasi.
Namun, dugaan adanya hubungan keluarga dalam tim seleksi membuat publik meminta penjelasan resmi dari pihak pemerintah daerah.
Ketua LP-KPK mengaku telah berupaya menghubungi Bupati Mamasa melalui pesan WhatsApp maupun panggilan telepon untuk meminta klarifikasi, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban resmi dari Bupati.
LP-KPK dan para aktivis mendesak agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap panitia seleksi job fit, guna memastikan tidak ada unsur nepotisme dalam proses tersebut.
> “Kami hanya ingin seleksi dilakukan sesuai aturan. Pemerintah harus menjaga kepercayaan publik dengan memastikan prosesnya bersih dan transparan,” tutup Tamrin. (Red)
