pengawalkebijakan.id, -MAMASA Tindak lanjut atas insiden yang sempat menghebohkan masyarakat terjadi di kantor Samsat Kabupaten Mamasa, Senin (27/10/2025) lalu. Kanit Regident Satlantas Polres Mamasa, Iptu Simson, S.H., secara resmi menyampaikan permohonan maaf terbuka atas nama institusinya, Selasa (28/10/2025).
Permintaan maaf ini disampaikan menyusul tertundanya proses mutasi berkas surat kendaraan milik warga bernama Ariel akibat insiden yang terjadi di lokasi pelayanan.
“Kami menyesalkan kejadian tersebut. Saya sudah menegur anggota yang bertugas dan menegaskan agar pelayanan kepada masyarakat harus selalu mengacu pada aturan yang berlaku,” tegas Iptu Simson dalam pernyataannya.
Ia tidak hanya berhenti pada penyesalan, tetapi juga menyampaikan komitmen perbaikan yang konkret. Secara terbuka, atas nama kantor Samsat Kabupaten Mamasa, ia menyatakan, “Jika terjadi kekeliruan atau miskomunikasi di lingkungan kantor kami, kami mohon maaf. Ke depan, kami berkomitmen untuk meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan agar masyarakat mendapat pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan.”
Komitmen ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk Rudi, yang mewakili pemohon, Ariel. Ia menyambut baik respons cepat dan sikap terbuka yang ditunjukkan oleh pimpinan Satlantas Polres Mamasa.
“Saya berterima kasih atas tanggapan dan tindakan cepat dari pihak Kanit Regident. Semoga sistem dan aplikasi pelayanan publik di Kabupaten Mamasa, khususnya di Samsat, semakin sempurna dan memudahkan masyarakat,” ungkap Rudi, yang mewakili harapan banyak warga akan perbaikan layanan.
Apresiasi serupa juga datang dari lembaga pengawas masyarakat. Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Mamasa, Herman Welly, turut memberikan respons positif.
“Kami berterima kasih atas respon santun dan penuh keakraban yang ditunjukkan oleh Kanit. Harapan kami, kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depan,” tegas Herman.
Lebih lanjut, Herman menegaskan peran lembaganya sebagai mitra pengawas pemerintah. “LP-KPK akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh instansi pemerintah agar pelayanan publik benar-benar berjalan sesuai aturan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat.”
Insiden ini dan respons yang mengikutinya menjadi catatan penting bagi dunia pelayanan publik di Mamasa. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa keluhan masyarakat dapat ditanggapi dengan serius oleh aparat. Di sisi lain, ini menjadi pengingat bagi semua instansi untuk senantiasa mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun komunikasi yang baik dengan warga. Komitmen yang telah diucapkan kini dinantikan realisasinya di lapangan, agar kepercayaan masyarakat dapat sepenuhnya pulih. (Red)
