Ketua komcab LP.KPK tanah laut H iswandi Dan Bpk Bupati H Rahmat Trianto
pengawalkebijakan.id-TANAH LAUT, KALSEL – Suasana ruang kerja Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, pada Rabu (27/10/2025) pagi, memancarkan gelora optimisme baru bagi pembangunan yang berkeadilan. Pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi formal, melainkan sebuah tonggak penting dalam membangun jembatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil. H. Rahmat Trianto secara resmi mengajak Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) Komisi Cabang Kabupaten Tanah Laut untuk bersinergi dalam mengawal pembangunan di Bumi Lambung Mangkurat.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan substantif ini dihadiri langsung oleh Ketua LP.K-P-K Tanah Laut, H. Iswandi, beserta sejumlah pengurus inti. Agenda utamanya adalah membuka ruang dialog yang konstruktif serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari dampak pertambangan, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan adat.
Membangun Poros Segitiga Pembangunan: Pemerintah, Lembaga, dan Masyarakat
Dalam paparannya, Bupati H. Rahmat Trianto menyambut hangat kehadiran LPKPK dan menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi yang solid. “Pemerintah membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat, termasuk dari lembaga-lembaga pengawal sepertiLP.K-P-K. Kolaborasi adalah kunci. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dengan sinergi, program pembangunan yang kita jalankan akan lebih tepat sasaran, transparan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati penuh semangat.
Ajakan sinergi ini diwujudkan dalam beberapa poin utama pembahasan:
1. Penyelerasan Program Kerja LP.K-P-K dengan Visi Pembangunan Daerah
Pertemuan ini menjadi platform strategis bagi LP.K-P-K untuk memaparkan agenda dan program kerjanya.Bupati dengan cermat mendengarkan dan memberikan masukan, sehingga program-program lembaga tersebut dapat selaras dengan prioritas pembangunan Pemkab Tanah Laut. Hal ini diharapkan dapat menghindari tumpang tindih program dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama.
2. Komitmen Dukungan dan Sinergi Penuh dari Pemerintah Daerah
Bupati H.Rahmat Trianto tidak hanya berhenti pada kata-kata.Ia secara tegas menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan dan membangun sinergi berkelanjutan dengan LPKPK. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk janji untuk mengoordinasikan dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki. Langkah ini merupakan angin segar, mengingat seringkali aspirasi masyarakat mandek di tingkat birokrasi.
3. Penyaluran Aspirasi Masyarakat: Dari Akar Rumput ke Meja Kebijakan
Salah satu momen paling krusial dalam pertemuan ini adalah ketika LP.K-P-K menyampaikan usulan dan aspirasi yang digali langsung dari tokoh masyarakat.Aspirasi ini mencakup tiga sektor krusial yang selama ini menjadi perhatian publik:
· Lingkungan dan AMDAL: Masyarakat mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap analisis dampak lingkungan (AMDAL) dari berbagai proyek pembangunan, terutama di sektor ekstraktif. Kepatuhan perusahaan terhadap komitmen lingkungan menjadi sorotan.
· Pariwisata: Potensi wisata Tanah Laut yang besar membutuhkan sentuhan dan perhatian lebih. Masyarakat berharap ada pembangunan infrastruktur dan program promosi yang melibatkan komunitas lokal.
· Lembaga Adat: Keberadaan lembaga adat dinilai perlu diperkuat kembali peran dan fungsinya dalam pembangunan, khususnya dalam menjaga kearifan lokal dan menyelesaikan konflik sosial.
Bupati berjanji akan menindaklanjuti usulan-usulan ini dengan melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, dan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Sorotan Tajam LP.KPK terhadap Dampak Sosial Pertambangan di Kintap
Isu yang paling menyita perhatian dan menjadi fokus pembahasan adalah dampak sosial dari aktivitas pertambangan,khususnya di wilayah Kecamatan Kintap. H. Iswandi, Ketua LPKPK Tanah Laut, menyampaikan keprihatinan yang mendalam. “Kami menyoroti masalah dampak pertambangan secara sosial, berkaitan dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Realitanya, di tengah gempuran potensi sumber daya alam yang sangat besar, baik dari sektor batu bara maupun perkebunan kelapa sawit, kami justru menyaksikan ironi yang memilukan,” tegas Iswandi dengan suara lantang.
Ia melanjutkan, “Angka anak putus sekolah masih tinggi, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) juga sangat tinggi di Kintap. Sampai saat ini, dampak positif yang signifikan bagi masyarakat luas belum terlihat. Yang ada, hanya kepentingan golongan dan perusahaan tertentu yang menikmati kekayaan alam kami.”
Pernyataan ini menyentak dan mengingatkan semua pihak akan janji-janji kemakmuran yang seringkali hanya menjadi wacana. LPKPK mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi CSR perusahaan-perusahaan tambang, memastikan dana tersebut benar-benar menyentuh akar persoalan, seperti pendidikan dan pengentasan kemiskinan, bukan sekadar program seremonial.
LP.K-P-K : Garda Terdepan Pembela Masyarakat Tertindas
Di luar ruang pertemuan, H. Iswandi menegaskan kembali posisi dan komitmen lembaganya. Dengan semangat baja, ia menyatakan, “Kita LPKPK sebagai lembaga sosial kontrol akan selalu di depan memperjuangkan masyarakat yang tertindas. Apalagi yang dilakukan oleh perusahaan yang notabene tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, maka kita akan menjadi garda paling depan dalam melakukan perlawanan dalam membela masyarakat adat.”
Namun, perlawanan yang dimaksud bukanlah aksi anarkis. Iswandi menekankan pentingnya pendekatan yang elegan dan prosedural. “LP.K-P-K juga akan selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian, bupati, dan instansi terkait dalam melakukan aksi apapun demi kebaikan bersama. Kami percaya, dengan jalur dialog dan koordinasi yang baik, perjuangan kita akan membuahkan hasil yang nyata,” tambahnya.
Sebuah Harapan Baru dan Tantangan Ke Depan
Pertemuan antara Bupati Tanah Laut dan LP.K-P-K ini bukanlah titik akhir, melainkan sebuah awal yang menjanjikan. Ia menandai dimulainya babak baru dalam relasi pemerintah dan masyarakat sipil, yang dibangun di atas fondasi saling percaya dan tujuan yang sama: mensejahterakan rakyat Tanah Laut.
Komitmen Bupati H. Rahmat Trianto untuk mengoordinasikan dan menindaklanjuti berbagai keluhan serta aspirasi adalah modal berharga. Namun, janji ini kini berada di ujian. Masyarakat, dengan didampingi oleh LP.K-P-K, akan dengan cermat mengawasi setiap langkah tindak lanjut dari pertemuan bersejarah ini.
Tantangan ke depan tidaklah kecil. Mengurai benang kusut dampak pertambangan, memastikan CSR tepat sasaran, melestarikan lingkungan, dan memberdayakan lembaga adat membutuhkan konsistensi, keberanian, dan komitmen jangka panjang. Sinergi yang telah dirintis hari ini harus dijaga dan diperkuat, karena hanya dengan kerja sama semua pihak, ironi kemiskinan di tengah kekayaan alam yang melimpah di Tanah Laut dapat diakhiri, dan cita-cita pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan benar-benar dapat diwujudkan.
Redaksi : pengawalkebijakan.id
