GORONTALO — Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) Provinsi Gorontalo terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Pelatihan Paralegal Angkatan Pertama Tahun 2026. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi bersama jajaran Komisi Daerah (Komda) serta Komisi Cabang (Komcab) di Rumah Makan “Seleramu” pada Kamis (8/10/2026), Dra. Mery S. Ngaju,MM resmi didaulat sebagai Ketua Panitia Pelaksana.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komda LP.K-P-K Provinsi Gorontalo, Drs. Usman Modjo, M.Pd, didampingi Sekretaris Thalib Djamil, SE, MH, CPL. Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting daerah, di antaranya mantan Bupati Bone Bolango Dr. Merlan Uloli yang kini menjabat sebagai Penasihat Komcab LP.K-P-K Bone Bolango.
Restrukturisasi Panitia Pelaksana
Dalam forum evaluasi tersebut, seluruh pengurus menyepakati adanya penyegaran struktur kepanitiaan guna memastikan agenda berjalan lebih solid, terarah, dan terukur.
Komposisi inti kepanitiaan yang disepakati meliputi:
- Ketua Panitia: Dra. Mery S. Ngaju, MM
- Sekretaris: Thalib Djamil, SE, MH, CPL
- Bendahara: Hj. Frety Pakaya
Adapun jajaran koordinator seksi pendukung lainnya akan segera ditetapkan dalam waktu dekat untuk melengkapi struktur kerja operasional tim.
Kolaborasi Strategis PERADI BERSATU dan LBH Cakra Perjuangan
Program Pelatihan Paralegal ini adalah program nasional dari Pengurus Pusat LP.K-P-K yang akan diseleggarakan secara silmutan di berbagai kepengurus Komda LP.K-P-K se Indonesia yang berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia Bersatu (PERADI BERSATU) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra Perjuangan Jakarta. Sehinga diharapkan kemitraan ini akan menjamin standar materi, mutu instruktur, serta legalitas sertifikasi yang akan diterima para peserta.
Ketua Komda LP.K-P-K Gorontalo, Drs. Usman Modjo, M.Pd, menegaskan bahwa dengan adanya kegiatan ini, Provinsi Gorontalo mendapat kehormatan sebagai inisiator pertama Pelatihan Paralegal sekaligus sebagai Gong pertama dimulainya program nasional LP.K-P-K yang akan dilanjutkan dengan pembentukan Posko Pengaduan Masyarakat disetiap provinsi.
“Sinergi dengan PERADI BERSATU dan LBH Cakra Perjuangan memastikan materi yang disajikan komprehensif, mulai dari pemahaman hukum acara pidana dan perdata, teknik advokasi nonlitigasi, mediasi, hingga penulisan dokumen hukum dasar. agar peserta memiliki landasan hukum yang kuat dan aplikatif saat mendampingi masyarakat,” tutur Usman.
Terbuka Luas untuk Unsur Publik dan Komunitas
Meskipun diinisiasi oleh LP.K-P-K, program peningkatan kapasitas hukum ini dirancang terbuka luas bagi masyarakat umum. Panitia tidak membatasi kepesertaan hanya pada kalangan internal anggota atau pengurus LP.K-P-K se-Provinsi Gorontalo semata.
Mery S. Ngaju menjelaskan bahwa kesempatan ini dibuka bagi berbagai elemen masyarakat sipil, seperti perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), anggota karang taruna, barisan relawan sosial, remaja masjid, aktivis mahasiswa, serta pegiat perlindungan masyarakat lainnya.
“Persoalan hukum di lapangan sering kali pertama kali diadukan kepada tokoh pemuda, relawan, atau aktivis lingkungan sekitar. Karena itu, kami mengundang rekan-rekan karang taruna, remaja masjid, aktivis kampus, dan ormas untuk bergabung. Kehadiran paralegal dari berbagai latar belakang komunitas akan mempercepat akses keadilan hingga ke pelosok desa dan kelurahan,” papar Mery.
Gedung LPMP Jadi Lokasi Utama
Usai didaulat memimpin kepanitiaan, Mery S. Ngaju langsung memimpin sesi pembahasan teknis. Pihaknya menetapkan Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP/LPMP) Gorontalo sebagai lokasi pelatihan. Keputusan ini mempertimbangkan kapasitas ruang serta kesiapan fasilitas pendukung kegiatan.
“Tempat pelaksanaan harus representatif mengingat jumlah peserta angkatan pertama ditargetkan mencapai 500 orang dari target akumulatif 1.000 peserta. Selain kapasitasnya besar, fasilitas di LPMP sangat mendukung pelaksanaan kegiatan berbasis hybrid, termasuk kesiapan sambungan daring jika ada pemateri dari luar daerah,” ujar Mery.
Hadirkan Pengurus Lintas Kabupaten/Kota
Pertemuan konsolidasi ini juga menjadi bukti soliditas struktur organisasi di daerah. Selain jajaran pengurus Komisi Daerah (Komda), rapat kerja dihadiri oleh delegasi pimpinan Komisi Cabang (Komcab) dari tiga wilayah administratif:
- Komcab Kabupaten Gorontalo: Dihadiri oleh Ketua Moh. K. Yunus, SKM, M.Kes, jajaran Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- Komcab Bone Bolango: Dipimpin oleh Ketua Syahrun Malapu, S.Pd, MM, bersama jajaran sekretariat dan anggota.
- Komcab Kota Gorontalo: Dipimpin oleh Ketua Taufik Sajiman, CPLA bersama Sekretaris dan Bendahara
Langkah Lanjutan: Jalin Komunikasi Intensif dan Audiensi Pemangku Kepentingan
Menutup pertemuan tersebut, Mery S. Ngaju menegaskan bahwa pasca rapat formatur ini, jajaran panitia pelaksana akan segera bergerak cepat mengambil langkah-langkah konkret di lapangan. Panitia diagendakan menggelar tatap muka secara intensif serta melakukan lobi dan audiensi resmi ke berbagai instansi terkait, instansi penegak hukum, jajaran pemerintah daerah, maupun pihak-pihak strategis lainnya guna membangun sinergi.
Mery menambahkan bahwa keberhasilan agenda akbar berskala regional ini membutuhkan keterlibatan bersama dan gotong royong dari berbagai elemen.
“Kerja-kerja advokasi dan perluasan keadilan tidak bisa berjalan sendiri. Panitia akan terus proaktif bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan seluruh instansi serta mitra terkait demi mematangkan persiapan teknis maupun perizinan. Kami sangat mengharapkan dukungan penuh dan doa dari semua pihak—baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, hingga seluruh elemen masyarakat—agar ikhtiar mencetak 1.000 paralegal ini sukses terlaksana demi hadirnya keadilan hukum yang merata di Bumi Serambi Madinah,” pungkas Mery.#
