Dugaan Pembuangan Limbah B3 di Wonosalam Mengemuka, DPRD Jombang Minta Usut Tuntas Aktor Utama
pengawalkebijakan.id, JOMBANG – Beredarnya rekaman video iring-iringan truk pengangkut material yang diduga limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan Wonosalam memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif Kabupaten Jombang. Lemahnya deteksi dini dari jajaran pemerintah daerah hingga aparat di tingkat bawah menjadi perhatian utama dalam polemik ini.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jombang, Kartiyono, menilai lolosnya aktivitas pengangkutan limbah di kawasan konservasi tersebut menunjukkan adanya celah dalam pengawasan lingkungan. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan baru bereaksi setelah temuan ini viral dan disuarakan oleh pegiat lingkungan.
“Saya tidak rela jika Jombang dijadikan tempat pembuangan limbah berbahaya. Sangat disayangkan aktivitas sebesar ini bisa luput dari pantauan. Jangan sampai pemerintah baru bertindak setelah masyarakat dan aktivis bersuara,” ujar Kartiyono saat dimintai keterangan pada Kamis (19/11/2026).
Menurut anggota Komisi A DPRD Jombang tersebut, Wonosalam merupakan wilayah penyangga ekosistem yang krusial bagi Kabupaten Jombang. Pencemaran di kawasan tersebut tidak hanya akan merusak kelestarian alam, tetapi juga berisiko mengancam kesehatan dan keselamatan warga sekitar.
baca juga:Kapolri Suyudi Ario Seto Ziarah ke Makam Gus Dur dan Silaturahmi ke Ponpes Tebuireng Jombang
Desak Investigasi Menyeluruh dan Transparan
Kartiyono mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bersama pihak kepolisian segera menggelar penyelidikan mendalam. Ia menekankan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada temuan limbah di lapangan, melainkan harus membongkar rantai distribusi hingga menemukan pemilik limbah dan dalang di balik pembuangan ilegal tersebut.
Ia juga mengingatkan pentingnya langkah cepat untuk mengamankan barang bukti. Penanganan yang berlarut-larut dikhawatirkan memberi celah bagi para pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatan lingkungan.
“Penegakan hukum harus tegas, transparan, dan tidak tebang pilih. Kejahatan lingkungan memiliki dampak fatal bagi ekosistem dan manusia, sehingga tidak boleh ada kompromi atau upaya melindungi pihak mana pun yang terlibat,” tegasnya.
Penindakan Tanpa Menunggu Regulasi Baru
Terkait payung hukum di tingkat daerah, Kartiyono mengungkapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Perda) khusus mengenai perlindungan lingkungan baru masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026.
Meski regulasi spesifik tingkat kabupaten tersebut belum rampung, ia menegaskan hal itu tidak boleh menjadi alasan pembiaran.
Aparat penegak hukum dan dinas terkait tetap wajib menindak tegas pelaku pencemaran dengan mengacu pada undang-undang lingkungan hidup yang berlaku secara nasional.
Kasus di Wonosalam ini diharapkan menjadi titik balik bagi Pemkab Jombang untuk memperketat pengawasan wilayah secara terpadu, mulai dari tingkat kabupaten hingga pemerintahan desa, guna mencegah terulangnya pencemaran serupa di masa mendatang.
PENGAWALKEBIJAKAN.ID
