Kapolda Sulbar berganti, Eliasib titip harapan: hukum harus hadir tanpa pandang bulu
Mamuju — PengawalKebijakan.id. Kepemimpinan Polda Sulawesi Barat berganti. Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta mendapat penugasan baru, sementara posisi Kapolda Sulbar selanjutnya dipercayakan kepada Irjen Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum.
Pergantian tersebut tertuang dalam ST Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tanggal 2 Oktober 2026 dan menjadi bagian dari rotasi sejumlah perwira tinggi Polri. Sertijab Kapolda Sulbar dijadwalkan berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Totok Suharyanto sebelumnya menjabat Kepala Kortastipidkor Polri dan memiliki pengalaman panjang di bidang reserse serta pemberantasan tindak pidana korupsi.
Menanggapi pergantian tersebut, Eliasib, Ketua Komda Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan harapan agar kepemimpinan baru membawa semangat penegakan hukum yang profesional, transparan dan berkeadilan.
“Kami menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada Irjen Pol. Totok Suharyanto. Harapan kami, Polda Sulbar semakin profesional, terbuka terhadap pengaduan masyarakat dan mampu menegakkan hukum tanpa membedakan siapa yang berhadapan dengan hukum,” ujar Eliasib.
Eliasib menilai salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian serius adalah konflik agraria di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Ia berharap setiap persoalan masyarakat dengan korporasi ditangani berdasarkan fakta, bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Dalam konflik agraria, masyarakat maupun korporasi harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Aparat harus berdiri sebagai penegak hukum, bukan menjadi bagian dari konflik,” tegas Eliasib.
Eliasib, Ketua Komda Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) Provinsi Sulawesi Barat, juga berharap Kapolda baru memperkuat pengawasan terhadap jajarannya, meningkatkan transparansi penanganan laporan masyarakat, serta membuka ruang komunikasi dengan lembaga kontrol sosial.
“Kami dari LP.K-P-K siap menjadi mitra kritis dan konstruktif. Kritik bukan untuk melemahkan institusi, tetapi memastikan hukum benar-benar dirasakan kehadirannya oleh masyarakat,” tutup Eliasib.
Rilis : Pengawal Kebijakan.id
Sumber : Ketua Komda (LP.K-P-K) Prov. Sulbar
