TAMPARAN KERAS UNTUK PEMKAB & DPRD PASANGKAYU: Rakyat Lariang-Jenging Ancam Bawa Buah Sawit ke Gedung Dewan, Bongkar Modus “Pencucian” Hasil Rampasan Security PT Letawa!
pengawalkebijakan id, PASANGKAYU – Kesabaran rakyat telah habis. Pura-pura tidak tahu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu dan sikap “tuli selektif” DPRD Pasangkayu terhadap konflik agraria di Desa Lariang, Jenging, Tawiora, dan Ako akhirnya memicu amarah publik.
Eliasib, Ketua Divisi Advokasi Komnas LP.K-P-K Provinsi Sulawesi Barat, melayangkan deklarasi sikap keras yang secara terbuka menampar wajah para pejabat daerah yang dinilai hanya pandai beretorika namun lumpuh dalam tindakan nyata.
Modus Tipu Daya Security: Dalih ke Kantor, Nyatanya Dibuang di Perumahan Afdeling
Kemarahan ini bukan tanpa alasan. Eliasib membongkar modus operandi pihak keamanan perusahaan yang dianggapnya sebagai bentuk perampokan berkedok prosedur.
Berdasarkan fakta di lapangan pada 18 September 2026 pukul 20.25 WITA di Afdeling Golof, sejumlah security bersama oknum keamanan nonformal tidak hanya mengambil paksa hasil panen warga. Mereka bahkan memerintahkan warga untuk mengantar buah-buah tersebut dengan dalih akan dibawa ke kantor PT Letawa.
“Namun, apa yang terjadi? Alih-alih dibawa ke kantor untuk administrasi atau verifikasi, buah-buah hasil keringat rakyat itu justru diturunkan dan dibiarkan berserakan di area perumahan Afdeling Golof PT Letawa,” ungkap Eliasib dengan nada geram.
Tindakan ini dinilai Eliasib sebagai bentuk penghinaan tertinggi terhadap martabat petani. “Ini bukan sekadar sengketa lahan, ini adalah perampasan hak milik yang dilakukan dengan cara menipu dan merendahkan. Warga dipaksa menjadi kuli angkut untuk barang curian mereka sendiri!” tambahanya.
Rekaman video kejadian tersebut kini telah menjadi bukti kuat yang mendesak pihak berwenang untuk bertindak serius, bukan sekadar mencatat laporan.
“Jangan Hanya Pandai Terima Aspirasi!” Sindir Eliasib ke DPRD
Menanggapi kebuntuan penyelesaian konflik, Eliasib menyindir keras kinerja DPRD Kabupaten Pasangkayu. Ia mempertanyakan fungsi gedung wakil rakyat yang dianggapnya hanya menjadi tempat seremonial belaka.
“Untuk apa rakyat datang ke gedung DPRD jika setelah keluar dari gedung itu rakyat kembali menghadapi masalah yang sama? Jangan jadikan gedung DPRD hanya tempat menerima surat, mendengar orasi, mengambil dokumentasi, lalu setelah itu semuanya kembali seperti semula. Rakyat tidak membutuhkan seremoni, rakyat membutuhkan tindakan nyata,” tegas Eliasib.
Pemkab Dinilai Tidur di Atas Meja Administrasi
Tak hanya DPRD, tangan kanan panjang eksekutif, yaitu Pemkab Pasangkayu, juga mendapat hujatan pedas. Eliasib menuduh pemerintah daerah lebih nyaman duduk di belakang meja daripada turun menyelesaikan konflik di lapangan.
“Apakah pemerintah baru akan turun setelah konflik membesar? Apakah pemerintah baru akan bergerak setelah ada korban? Jangan tunggu rakyat kehilangan kesabaran baru pemerintah menunjukkan kehadirannya. Pemerintah dibentuk untuk melayani dan melindungi, bukan sekadar menjalankan rutinitas administrasi dari balik meja,” seru Eliasib.
Ia menuntut Bupati dan jajarannya untuk segera turun ke lapangan, melihat, mendengar, dan memverifikasi sendiri fakta di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan sepihak dari korporasi.
Ancaman Nyata: Bawa Hasil Panen ke Depan DPRD
Puncak kemarahan ini ditandai dengan ultimatum yang belum pernah terdengar sebelumnya. Jika aparat dan perusahaan terus mengambil hasil panen tanpa dasar hukum yang transparan—seperti kasus pembuangan buah di perumahan Afdeling Golof—Eliasib dan massa pejuang lahan mengumumkan aksi simbolis yang bakal mempermalukan para wakil rakyat.
“Kami akan membawa hasil panen rakyat ke DPRD Kabupaten Pasangkayu! Bukan untuk membuat kerusuhan, tetapi untuk memperlihatkan secara nyata kepada para wakil rakyat: Inilah hasil keringat rakyat yang kami perjuangkan!” ancam Eliasib.
Langkah ini merupakan bentuk protes atas ketidakhadiran negara dalam menjamin kepastian hukum. Eliasib menegaskan bahwa selama dasar hukum pengambilan buah oleh pihak perusahaan tidak dibuka dan diverifikasi bersama, maka tekanan publik akan terus meningkat.
Aparat Diminta Netral, Bukan Preman Berbayar
Eliasib juga memberikan peringatan keras kepada aparat keamanan. Ia menolak keras dugaan keberpihakan aparat yang seolah-olah menjadi “satpam swasta” bagi korporasi.
“Jangan sampai masyarakat merasa bahwa ketika berhadapan dengan perusahaan, mereka bukan hanya berhadapan dengan korporasi, tetapi juga merasa berhadapan dengan aparat negara. Itu harus dihentikan. Jika ada tindakan terhadap hasil panen masyarakat, jelaskan dasar hukumnya!” tegasnya.
Pesan Terakhir: Hukum Bukan Milik Korporasi
Menutup pernyataannya, Eliasib mengirimkan pesan terakhir yang menusuk hati para penguasa di Pasangkayu:
1. Kepada Pemkab: Jangan biarkan sejarah mencatat bahwa rakyat sudah berteriak meminta perlindungan, tetapi pemerintah memilih diam.
2. Kepada DPRD: Jangan biarkan gedung wakil rakyat hanya megah dari luar, tetapi suara rakyat berhenti di pintunya.
3. Kepada Perusahaan: Jika punya dasar hukum, tunjukkan! Jangan selesaikan persoalan agraria dengan intimidasi dan tipu daya di lapangan.
“Tanah kami bukan untuk dirampas! Hasil panen kami bukan untuk diambil seenaknya! Hukum bukan milik korporasi! Negara wajib hadir untuk rakyat!” tutup Eliasib lantang.
Dengan deklarasi ini, jelas sudah bahwa Lariang, Jenging, Tawiora, dan Ako tidak akan lagi diam. Mereka akan terus bersuara, dengan cara damai namun keras, hingga keadilan hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
(Redaksi Pengawal Kebijakan.id)
