LP.KPK Mamasa Pantau Pembangunan Desa dan Soroti Masalah Listrik di Bumal
pengawalkebijakan.id.-Mamasa, 14 Oktober 2025 – Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.KPK) Kabupaten Mamasa, melalui Ketua Komisai Cabangnya, Wely Herman Welly, telah melaksanakan kegiatan pemantauan lapangan di Kecamatan Bumal pada Senin, 13 Oktober 2025. Pemantauan ini dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah desa serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
Kegiatan yang berlandaskan sejumlah undang-undang, termasuk UU Desa dan UU Keterbukaan Informasi Publik, ini menyoroti beberapa aspek penting pembangunan di wilayah tersebut. Objek pemantauan meliputi kondisi sekolah, pelaksanaan pembangunan desa, serta masalah akses listrik yang masih dihadapi sebagian masyarakat.
Hasil Pantauan di Beberapa Desa
Di Desa Taora, tim LP.KPK mencatat kemajuan dalam sejumlah pembangunan, seperti pembangunan talud, pembuatan gudang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan Posyandu. Selain itu, dibahas pula potensi wisata air terjun yang terletak sekitar 3 kilometer dari jalan poros desa. Potensi ini dinilai menjanjikan namun memerlukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten untuk pengembangannya.
Sementara itu, di Desa Ranteberang, ditemukan kondisi yang memprihatinkan terkait akses listrik. Hanya enam rumah tangga yang telah menikmati listrik dari PLN, sementara sebagian besar masyarakat lainnya masih bergantung pada penerangan dari lampu turbin. Masalah ini menjadi perhatian serius dan direkomendasikan untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Di Desa Kebanga, fokus pembangunan tampak pada penguatan infrastruktur dasar untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan ekonomi. LP.KPK menilai komitmen desa ini positif dalam upaya memperbaiki layanan publik.
Diskusi dan Penguatan Kapasitas
Selain pemantauan fisik, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi bersama pemerintah desa dan masyarakat. Diskusi menekankan peran LP.KPK sebagai lembaga pengawas sosial dan pentingnya keterbukaan dalam pembangunan. Salah satu hasil konkret dari diskusi ini adalah rencana pelatihan jurnalistik dasar dan administrasi desa bagi karang taruna dan perangkat desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan transparansi dalam pelaporan kegiatan desa.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Secara keseluruhan, LPKPK menilai Pemerintah Kecamatan Bumal menunjukkan komitmen dalam meningkatkan pembangunan melalui kerja sama dengan lembaga masyarakat. Namun, sejumlah tantangan masih perlu diatasi.
Dalam laporannya, Herman Wely memberikan beberapa rekomendasi kunci:
1. Pemerintah daerah didorong untuk segera menangani masalah keterbatasan listrik di Desa Ranteberang.
2. Potensi wisata air terjun di Desa Taora perlu dikembangkan secara serius.
3. Diperlukan pelatihan lanjutan untuk perangkat desa dan karang taruna guna memastikan tertib administrasi dan akuntabilitas.
Laporan ini ditutup dengan komitmen LPKPK Kabupaten Mamasa untuk terus menjalankan fungsi sosial dan pengawasan publiknya di seluruh wilayah kecamatan, demi mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan berpihak pada masyarakat.
Kontak:
Herman Welly
Ketua Komisi Cabang LPKPK Kabupaten Mamasa
