RAKERNAS Dan Seminar Hukum Nasional LPKPK 2025 Bahas Pengawasan Menuju Indonesia Emas
pengawalkebijakan.id-,LPKPK.Sulbar. Jumat 10 Oktober 2025. Mamasa — Lembaga Pengawas Kinerja Pemerintah dan Keadilan (LPKPK) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkai dengan Seminar Hukum Nasional pada 6–9 November 2025 bertempat di Lowongan Grand Hall, Jalan Raya Walantakan, Kecamatan Lawongan Utara, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan berskala nasional ini didukung penuh oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa yang juga Ketua Komisaris Cabang LPKPK Mamasa, Herman Welly.
Pemateri Seminar Hukum Nasional
Seminar Hukum Nasional LPKPK akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pejabat tinggi negara sebagai narasumber utama, antara lain:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)
3. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia
5. Dr. Jan S. Maringka, SH., MH. – Ketua Pembina Komnas LPKPK
6. Dr. Santrwan Paparang, SH., MH., M.Kn. – Ketua Dewan Penasehat Hukum Komnas LPKPK
7. Irjen Pol (Purn) Dr. Ronny Sampe, SH., MH. – Ketua Dewan Pakar Komnas LPKPK
Momen Evaluasi dan Kontribusi Nasional
Rakernas tahun ini menjadi momentum penting bagi LPKPK untuk mengevaluasi eksistensi organisasi, memperkuat peran kelembagaan dalam mengawal kebijakan publik, dan memberikan kontribusi positif terhadap kepemimpinan nasional di bawah Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024–2029.
> “Kepemimpinan nasional saat ini perlu mendapatkan dukungan dan pengawasan konstruktif dari lembaga independen, ormas, serta LSM, termasuk LPKPK. Kami hadir untuk memastikan agar program pemerintah berjalan baik menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Dr. Jan S. Maringka dalam pernyataannya menjelang pelaksanaan Rakernas.
Dukungan Pemerintah Daerah
Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, menyambut pelaksanaan Rakernas ini dengan penuh sukacita dan apresiasi. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi wadah strategis memperkuat sinergi antara lembaga pengawas dan pemerintah daerah.
> “Kami mendukung penuh langkah LPKPK dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ini sejalan dengan semangat membangun daerah menuju Mamasa Mandiri dan Sejahtera,” ungkap Bupati Welem.
Sementara itu, Herman Welly menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah dan LPKPK tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam Mamasa untuk pengembangan energi terbarukan, guna mewujudkan kemandirian energi daerah. (HW)
