TERKAIT BANGUNAN BPR, PEMDES LOLANTANG SALING TUDING

IMG 20211016 WA0002
59 / 100

Sulteng, pengawalkebijakan.id

Terkait Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan 2020 untuk pembangunan gedung Balai Pelatihan Rakyat (BPR) banyak memunculkan pertanya’an dikalangan masyarakat Desa Lolantang, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Bangunan gedung BPR yang belum rampung sejak 2019 lalu sampai hari ini tidak dapat memberikan asas manfaat, sedang sudah menelan biaya ratusan juta rupiah.

Ketika ditemui Wartawan Pengawal Kebijakan LP.K-P-K Komisi Daerah Sulawesi Tengah (LP.K-P-K Komda Sulteng) pada 10 Oktober 2021, Ketua BPD Desa Lolantang, Sunarto Ama mengatakan : *Bahwa ia telah menyurati Kepala Desa Lolantang untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LP), karena dalam regulasi maksimal 3 bulan setelah masa anggaran selesai, akan tetapi belum ada tindak lanjut terkait masalah itu. Karena kita sebagai BPD (Badan Permusyawaratan Desa), mempunyai hak mengajukan pendapat. Bahkan bila pertanggungjawaban tidak jelas, kami dapat menyurati Camat maupun Bupati.* ujarnya kepada wartawan.

IMG 20211016 WA0003

Pada kunjungan wartawan media ini dikediaman Sekretaris Desa Lolantang, Aco Lolani (40 Tahun) memaparkan : “Saya sendiri tidak mengetahui pengelolaan sampai dimana, karena kita dalam satu lembaga di desa ini tidak saling terbuka dalam arti tidak ada transparansi, yang mengetahui hal tersebut (soal anggaran) hanya Bendahara dan Kepala Desa”.
Jelas Aco Lolani dengan nada polos.

IMG 20211016 WA0004

Masih pada jajaran Pemdes Lolantang, penelusuran awa media Pengawal Kebijakan dilanjutkan kerumah mantan Bendahara Desa. Man Arfa H. Patalimpo (30 Tahun), Bendahara Desa yang dicopot jabatannya baru-baru ini oleh Kepala Desa Lolantang dengan alasan penyalahguna’an wewenang, memberikan keterangan terkait permasalahan yang dimaksud : “Untuk hal bangunan itu sudah diperiksa dan laporan pertanggungjawabannya sudah di Inspektorat. Kalau untuk pelaksanaan bangunan yang telah menyeberang tahun, tidak ada persoalan, kita sudah mengadakan rapat dan Kepala Desa menyanggupi atas penyelesaiannya. Saya sebagai Bendahara (kala itu) hanya sebatas melaporkan pengeluaran anggaran yang diminta oleh pelaksana kegiatan, “demikian keterangan mantan Bendahara Desa di hadapan Wartawan.

Untuk memastikan permasalahan ini, tim media Pengawal Kebijakan bertandang kerumah orang nomor satu di Desa Lolantang. Anja Labara (53 Tahun) “Untuk permasalahan mengapa bisa sampai dua tahun pengerjaan, karena pada tahun 2019 bukan saya yang menanganinya, melainkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan volume fisik dilapangan tidak sesuai dengan pagu anggaran. Karna itu, pada tahun 2020 saya ambil alih pekerjaan dan saat ini bangunan Balai Pelatihan tersebut sudah mencapai 90 % selesai. Hanya saja, terkendala pada tukang yang sudah dibayarkan upahnya namun belum menyelesaikan pekerjaannya. Sehingganya terlihat bangunan tersebut tidak selesai. Atau jangan-jangan ini jebakan buat saya, supaya dianggap gagal dalam periode pemerintah saya”, begitu penjelasan Kades Lolantang.

Reporter : Ahmad S. Tengko / Firmansyah Dj. Side