Sebuah Kebijakan Akan Menimbulkan pro dan kontra, Demikian Halnya Dengan RUU KUHP  

IMG 20210616 WA0000

Pengawalkebijakan.id – Menteri Kordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Profesor Mahfud MD memberikan Sabutan dalam Diskusi Publik Rancangan Undang – Undang (RUU ) KUHP pada Hari Senin (14/6/2021).

Dalam sabutannya, Menko Polhukam Mahfud MD menyadari akan ada pro dan kontra dalam RUU Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP). Meski demikian, Mahfud meminta agar pro-kontra ini segera diselesaikan untuk menghasilkan kesepakatan hukum (resultante)

“Keputusan tetap harus segera diambil, mau mencari resultante dari 270 juta orang Indonesia, resultante itu artinya kesepakatan, itu hampir tidak mungkin,” ujar Mahfud MD dalam Diskusi Publik RUU KUHP di Jakarta Selatan, Senin (14/6/2021).

Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan sebuah kebijakan tak bisa diterima oleh 270 juta jiwa Indonesia.

Faktor pertama terjadinya pro-kontra adalah yakni kemajemukan bangsa Indonesia. Dia menilai, bangsa Indonesia yang majemuk ini memiliki akar pikiran yang berbeda-beda. Faktor kedua, adanya pertentangan dari pihak universalisme dan partikularisme.

“Yang satu mengatakan hukum pidana harus universal dong, tapi ada yang bilang hukum itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena hukum melayani masyarakat, masa masyarakatnya beda hukumnya beda,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, dari pemikiran yang berbeda-beda tersebut, harus tetap diambil sebuah keputusan. Namun menurut Mahfud, keputusan yang akan diambil harus mewakili kepentingan bersama. Termasuk dalam pembahasan RUU KUHP.

Mahfud memastikan, dalam RKUHP ini, pemerintah akan mengedepankan sistem demokrasi, bukan oligarki apalagi hegemoni.

“Nah, dalam konteks KUHP ini kita sedang mengusahakan resultante yang demokratis, di mana semua didengar,” kata Mahfud.

Mahfud menyatakan pemerintah akan mengambil keputusan yang kontitusional dalam RKUHP ini. Apalagi, umur RKUHP ini sudah lebih dari 100 tahun.

Pada kegiatan tersebut digelar di Hotel JS Luwansa Jakarta Selatan. Hadir sebagai pemateri diskusi Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Omar Sharief Hiariej, Anggota Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap, Guru besar Hukum Pidana Universitas Indonesia , Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Marcus Priyo Gunarto dan Guru Besar Hukum Pidana serta Pengajar PPS Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji.

Jurnalism : (SN).