08/10/2022
Screenshot 2022 04 20 10 08 23 62

Hits: 63

Pengawal Kebijakan- Dinas Pendidikan merupakan gairah tersendiri untuk dicermati secara saksama bila kita bicara kualitas atau mutu pendidikan itu sendiri.

Terdapat berbagai persoalan yang menyumbang buruknya pelayanan pendidikan di Indonesia. Persoalan yang kerap terjadi yaitu berkaitan dengan pengelolaan anggaran, kualitas tenaga pendidik, dan ketersediaan fasilitas belajar.

Dalam konteks pengelolaan anggaran, besaran anggaran saja tak cukup. Penting untuk dilihat bagaimana anggaran tersebut direncanakan, diperuntukkan, dan digunakan.Begitu pula dalam konteks kualitas tenaga pendidikan maupun kekosongan jabatan Kepala Sekolah yang terjadi di Kabupaten Bekasi.

Bicara mengenai kekosongan jabatan Kepala Sekolah di Kabupaten Bekasi tak lepas dari standar aturan Permendikbud yang tertuang dalam Peraturan No. 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, dimana hal tersebut dijelaskan secara tegas dalam BAB II Pasal 2 tentang Guru yang diberi Penugasan sebagai Kepala Sekolah. Hal yang sama bila kita mencermati BAB III Pasal 3 tentang Mekanisme Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan. Lalu bagaimana dengan dugaan terbitnya SP ( Surat Perintah ) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan terhadap banyaknya Penugasan Kepala Sekolah SMPN dengan dalil mengisi kekosongan jabatan Kepala Sekolah di SMP Negeri ?.

Mari kita lihat bersama SOTK atau Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 80 tahun 2021 dan ditanda tangani oleh Plt. Bupati Bekasi Akhmad Marjuki, dimana BAB II Pasal 2 tentang Kewenangan tertulis tegas dan jelas, serta diperkuat juga dengan BAB III tentang Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi di Bagian Ketiganya yaitu : Pasal 8 terjelaskan kalau Kepala Dinas Pendidikan tidak ada bisa menunjuk dengan mengeluarkan Surat Perintah menjadi Kepala Sekolah selain merekomendasikan nya bersama SEKDA, Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah yang disebut sebagai Dewan Pertimbangan.

Disini pertanyaan besar timbul menjadi tendensius manakala Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi dipertanyakan keberadaan nya, dan Plt. Bupati Bekasi juga dipertanyakan kewenangannya.
Adakah Kolusi, Transaksi atau Konspirasi dalam ranah ini dengan memanfaatkan momen Politik untuk menabrak aturan demi kepentingan Pribadi dengan jalan yang absurd?

Masyarakat Kabupaten Bekasi butuh Jawaban Tepat.

Penulis : Bram Ananthaku
-Ketua LSM Sarana Indonesia Akar Peduli.
-Ketua INSPIRASI
-Sekjen Aliansi Ormas Bekasi
Bagikan