Pemilihan kepala desa (pilkades) ditengah pandemi Covid 19

pilkada pemilu

pilkada pemiluMukomuko-pengawalkebijakan.id

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sempat diwacanakan pada bulan Desember Tahun 2020 namun dibatalkan karena belum ada tersedianya regulasi yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa saat pandemi Covid-19, sedangkan Permendagri 65 Tahun 2017 yang merupakan perubahan pertama dari Permendagri 112 Tahun 2014 belum sesuai dengan kondisi pandemi saat ini, sehingga tahapan tersebut dikawatirkan menimbulkan claster baru Covid-19 jika tidak mengunakan Protocol Kesehatan (Prokes).

Mendagri telah merilis regulasi baru yang sedang dinantikan oleh Dinas Badan Pemberdayaan dan Desa, Bupati dan Walikota sebagai pedoman untuk membuat peraturan ditingkat daerah, terkait hal tersebut awak Media Pengawalkebijakan.id mencoba menghubungi Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyrakat dan Desa (Kadis BPMD) mukomuko, Giyanto, SH., M.Si, via telepon pada pukul 20.30 WIB, Senin (4/1/2021) “bahwa tahapan pilkades masih menunggu permendagri yang baru termasuk dalam pengajuan anggaran”.

” Dinas DPMD Kabupaten Mukomuko pada tahapan pilkades 2021 mengajukan anggaran sebesar kurang lebih 1 (satu) milyar, ” ujarnya.

Regulasi yang dimaksud adalah Permendagri nomer 72 Tahun 2020 salah satu isinya yang tertuang didalam Pasal 44A berbunyi sebagai berikut,
(1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019
dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°(tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung
tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati/wali kota.
Jurnalis (SN).