Pelaksanaan Tahapan Pilkades Desa Air Kasai Berjalan Lancar Dan Kondusif

IMG 20211025 WA0002
63 / 100

Mukomuko,pengawalkebijakan.id-Menangapi isu yang berkembang terkait dengan proses Tahapan pelaksanaan Pilkades Desa Air Kasai pada Minggu (24/10) pada Pukul 17.00 WIB, Awak media telah mencoba mengali informasi yang tengah berkembang di Masyrakat.

Adanya rumor bahwa telah terjadi kekisruhan itu tidak berdasar karena Tahapan pelaksanaan Pilkades Desa Air Kasai berjalan dengan baik, aman dan kondusif. hal tersebut diperkuat dan dibenarkan langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di wakilkan langsung oleh Waka BPD, Da Apriansyah.

” Kondisi Desa Air Kasai aman dan kondusip tidak benar bila terjadi kekisruhan seperti isu yang berkembang,” ujarnya tadi siang (Minggu-red) saat memberikan keterangan kepada rekan-rekan.

Hal senada disampaikan dari tokoh pemuda, Frengki menyampaikan bahwa didesa Air Kasai aman dan damai bila terjadi riak2 kecil itu hal biasa karena sedang dilaksanakan pesta Demokrasi.

” Situasi air kasai sangat kondusif tidak ada persoalan apa lg konflik, krn saya yakin dan percaya dgn kinerja panitia dan BPD dan pihak pemdes sudah sesuai dengan meknisme yang ada yg telah di atur dalam peraturan,” Tuturnya.

Lebih lanjut , Tokoh Masyrakat Mas Rofik mengatakan masyrakat sudah lama menginginkan pemimpin baru yang definitif karena sudah dua Tahun desa Air Kasai dipimpin kades yang masih PJS, sudah barang tentu kontestasi Cakades yang menghadirkan banyak calon akan selektif dan menghasilkan pemimpin yang kompeten, transparan dan akuntable sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama.

” Kami sebagai masyarakat berharap bahwa proses pilkades terus berlanjut sampai dengan selesai karena telah lama kami warga dan masyrakat menanti kades definitif dengan harapan siapapun kadesnya bisa memberikan perubahan Air Kasai lebih baik lagi kedepan,” pungkasnya.

Ketua panitia kawit mengatakan proses tahapan pilkades tetap berjalan sesuai dengan schedul tahapan, karena kami mengacu pada aturan yg telah di tetapkan sebelumnya dan waktu sudah mendekati proses pemilihan yaitu tanggal 1 nopember 2021.

“Ketua panitia menyampaikan saat ini panitia selalu berkoordinasi dengan Panitia kabupaten dan BPD dalam mengambil keputusan,” Tutupnya.

Bahwasanya didalam Perbub No 25 Tahun 2021 yang memuat mekanisme penyelengaraan pilkades, dan soal sengketa pilkades penyelesaianya telah di atur dalam perda nomor 7 tahun 2021 bab VII pasal 50 poin a sampai dengan g.

Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, kita mengacu pada Pasal 37 ayat (6) UU Desa yang berbunyi:

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dengan demikian, bupati/walikota daerah setempatlah yang diberikan kewenangan oleh UU Desa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Dasar hukum lain yang lebih khusus mengatur tentang perselisihan mengenai hasil pemilihan kepala desa adalah Pasal 41 ayat (7) PP 47/2015 yang berbunyi:

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Perselisihan yang dimaksud dalam ketentuan ini di luar perselisihan yang terkait dengan pidana.

Seperti yang dilihat dalam kedua ketentuan di atas, keduanya kurang spesifik mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Namun, sebagaimana yang kami jelaskan di awal, pengaturan pemilihan kepala desa pada praktiknya dituangkan kembali dalam peraturan daerah setempat.

Jurnalism : (SN)