Melalui Proses Yang Panjang Akhirnya APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Disahkan

Mukomuko-Pengawalkebijakan.id Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko menyetujui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Dalam struktur keuangan daerah yang disetujui dewan dalam Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun 2021 senilai Rp 908. 633.715.243 (908 M). Persetujuan diberikan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang berlangsung kamis (14/1/2020), di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Mukomuko.

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dewan, Nur Salim. Turut hadir Dari unsur eksekutif, Bupati yang diwakili Sekda, Drs. Marjohan Husein beserta para pimpinan perangkat daerah terdiri sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Mukomuko. Rapat paripurna juga disaksikan untur Forkopimda,  Kajari Mukomuko, Kapolres Mukomuko, Ketua Pengadilan Negeri (PN).

Sebelum dibawa ke paripurna, rancangan APBD tahun 2021 telah dibahas di Badan Anggaran (Banggar). Pelapor Banggar pembahasan Sidang pertama, Selasa (12/1/2021) membahas tentang Pagu Asumsi Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Daerah dan Pendapatan Negara, Salah satunya pendapatan Yang bersumber Dari Daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sedangkan Dana yang bersumber dari Pendapatan transfer Seperti Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari DAK fisik dan Non fisik. Disisi lain juga menyingung terkait Defisit APBD 2021 Sebesar Rp13,7 miliar lebih. Dengan angka RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 894.413.715.243,00. Dalam pembahasan tersebut.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil (DBH)Dan Lain-lain yang Sah,” ujar Ali.

Dalam Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD Menurut ketentuan dari Pasal 104 Permendagri No.13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan
peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati
bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan
kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari Gubernur terkait. Selanjutnya menurut Pasal 108 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah penyampaian Raperda APBD Gubernur tidak mengesahkan raperda tersebut, maka kepala daerah (Bupati/Walikota) berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Terpisah, Mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, BM. Hafrizal, S.H., M.Si., Turut berpendapat terkait dengan pengesahan APBD 2021, bahwasanya pengesahan APBD akan dilanjutkan ditingkat provinsi untuk mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur, apakah nantinya langsung disahkan atau masih ada evaluasi.
“APBD ini direvisi oleh Gubernur melalui team, perjalan ini jangan dianggap besok diantar lusa selesai, mereka melakukan penelitian, mengakomodir, membatalkan item/item mata pasal anggaran sehingga butuh waktu. Jika 9 Kabupaten 1 Kota Madya ini mengajukan pada saat yang bersamaan bisa membutuhkan waktu 1 bulan ini APBD dalam keadaan biasa, tapi mereka (Gubernur-red) juga tahu polemik APBD kita, saya khawatir, mereka lebih teliti. Jadi kalo keterkaitan dengan gaji ASN dan pensiunan sebenarnya, pada awal bulan kemarin SEKDA bisa mengambil kebijakan untuk membelanjakan mendahului anggaran, tapi atas persetujuan Ketua Dewan,” tuturnya BM.Hafrizal.
Tambahnya lagi ” Bahwa gaji ASN Dan pensiunan ini akan diterima bulan Februari dengan¬† merapel gaji Januari,” Demikian tutupnya.

Jurnalis : (SN).