LP. K-P-K Pamekasan Soroti Pekerjaan TPJ Tanpa Papan Proyek

Foto pengerjaan TPJ di di Dusun Aeng Rasa Daja Desa Palesanggar Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan. 1

Pengawalkebijakan.id – Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran, seperti tidak adanya papan proyek pada program pembangunan. Sejauh pantauan lapangan hingga saat ini tidak terlihat papan pengumuman proyek tersebut.

Padahal, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).

Dari sekian banyak proyek di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yang saat ini dalam proses pekerjaan, banyak menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar.

Pasalnya, proyek tersebut tidak memasang papan nama proyek sebagai bentuk informasi kepada masyarakat. Besarnya anggaran dan penyedia jasa (kontraktor) dalam suatu proyek sering menjadi pertanyaan masyarakat. Karena dalam pelaksanaan proyek, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan mengawasi.

Di antara proyek yang masih tahap pengerjaan, salah satunya yakni proyek pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) di Dusun Aeng Rasa Daja Desa Palesanggar, Kecamatan Pagantenan, Kabupaten Pamekasan.

Menurut Aktivis anti korupsi dari Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) Komisi Cabng (KOMCAB) Pamekasan Agus Panji, pemerintah harus tegas kepada setiap penyedia jasa dalam suatu proyek, terutama papan informasi sebagai bentuk keterbukaan sebagaimana juga diatur dalam PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dan diubah menjadi PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa.

Memang lucu sih. Ditegur beberapa kalipun terkait sebuah pekerjaan yang diduga bodong seperti ini, masih saja terus berulang.

“Sepertinya memang sistem pengawasan proyek di Kabupaten Pamekasan terlalu lemah dan tidak ada ketegasan,” ungkap Agus sapaan akrabnya, Selasa (25/9/2019).

Lebih lanjut Agus Panji yang merupakam Ketua KOMCAB LP.K-P-K Pamekasan ini menyatakan bahwa, proyek tersebut patut dan harus dikawal hingga ditemukan titik terang. Kami sebagai kontrol sosial saat menemukan hal semacam ini sangat respect, karena sekali lagi dan mungkin ini yang kesekian kalinya saya akan kawal pekerjaan ini sampai ditemukan titik terang baik itu terkait pelaksana ataupun anggaran yang dihabiskan.

“Terkait kualitas, saya sulit berkomentar banyak, karena sudah bukan rahasia umum lagi di Kabupaten Pamekasan kalau dari awal sudah disembunyikan dari publik maka kualitas hasilnya pun jelas tidak maksimal,” imbuhnya.

“Dari temuan yang kami dapatkan itu, akan kami tindak lanjuti, dan akan saya koordinasikan dengan teman – teman, LP.K-P-K Komda Jawa timur dan Pusat, untuk secepatnya dilaporkan ke pihak terkait,” ungkap Agus Panji.

Sampai berita ini diturunkan, tak ada satupun informasi yang dapat diserap terkait kejelasan pekerjaan proyek tersebut yang diduga bodong. (r/d-Ap)