LP.K-P-K NTB, KAPOLDA Segeralah Menyeret Korupsi Pengadaan Bawang Merah

Foto Insyan AnsyariSH Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan LP.K P K Provinsi Nusa Tenggara Barat OK

Pengawalkebijakan.id-NTB – Bawang merah merupakan salah satu jenis tanaman bumbu yang sudah sangat dikenal di dunia. Pada awalnya tanaman ini berasal dri negara Iran Pakistan dan pegunungan-pegunungan utara disekitarnya.

Kemudian mulai dibudidayakan di daerah dingin sub-tropis hingga daerah tropis termasuk juga Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia sendiri bawang merah merupakan bumbu yang harus ada dalam setiap masakan nusantara. Hal inilah yang menyebabkan produksi dan budidaya bawang merah dalam negeri menjadi begitu amat sentral dan penting.

Maka Bawang merah menjadi salah satu program Kementerian Pertanian RI dengan nama “ Pengadaan Bibit Bawang Merah “ yang ditenderkan, dengan anggara miliyaran rupiah sehingga tak pelak anggaran ini digorogiti oleh beberapa oknum tertentu seperti salah satunya usaha Mikro (UD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Salah satu LSM yang getol mengawal proyek pengadaan bawang merah di NTB adalah Komisi Daerah (KOMDA) Lembaga Pengawal kebijakan Pemerintah & Keadilan (LP.K-P-K) Provinsi NTB yang meragukan dan mempertanyakan salah satu pelaku usaha kecil Usaha Dagang (UD) Sinta yang memenangkan tender proyek pengadaan bawang merah di LSP NTB Tahun 2015.

Insyan Ansyari,SH Ketua KOMDA LP.K-P-K Provinsi NTB sekaligus aktifis setempat kepada awak media pengawalkebijakan pada 27/9 di sekretariatnya, “menduga bahwa pihak UD Sinta telah melakukan pelanggaran dan cacat hukum terkait regulasi sistem pengadaan barang dan jasa,  melakukan wan prestasi terkait pengadaan bibit bawang merah di Dinas Pertanian Kabupaten Bima yang di anggarkan 18 milliar di tahun 2015 lalu telah dirilis kerugian negara Rp. 2,3  Miliar

Selain itu Insyan Ansyari memaparkan sesuai Undang-Undang Pengadaan Barang Dan Jasa yang bisa diikuti oleh usaha mikro (UD ) adalah  bersandar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6 Ayat 2, yang menegaskan bahwa,

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ansyari membeberkan hasil pantauan dan investigasi lapangan, “ UD Sinta memenangkan tender 18 miliar, ini sudah tidak benar, dan diduga cacat hukum dan adminstrasi, tapi kok bisa diloloskan”.

Selain itu Ansyari menuturkan bahwa hasil panen bawang merah tidak memenuhinya standar, bibit busuk karena bibit adalah bibit Philipin yang tidak tahan panas, ada juga disenyalir kelompok petani fiktif. Ketika Tim LP.K-P-K mengkonfirmasi kepada Pihak PPK, tidak ada penjelasan yang bisa pasti, karena pejabat PPK sedang diluar daerah.

Di lain pihak LSM LP.K-P-K sendiri telah melayangkan surat ke pihak UD Sinta pada tanggal 14 September 2019 terkait audiensi dan silahturahmi guna mendapatkan informasi sekaligus datang langsung ke Kantor UD Sinta namun tidak ada tanggapan yang serius, malah di arahkan ke pihak oknum kuasa hukumnya serta tidak kooperatif dan staf UD Sinta terkesan menghindar.

Lebih lanjut Ansyari mengatakan, bahwa keberadaan kami sebagai social control dan memiliki legalitas sekaligus sebagai Pers maka kasus proyek pengadaan bawang merah yang melibatkan UD Sinta akan ditindaklajuti dengan bukti-bukti yang kongrit dilapangan. “ kami tidak akan diam dan kami akan kawal kasus ini sampai tuntas serta akan kami tuntut secara hukum atas sikap dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap kami sekaligus kami tuntut atas pencemaran nama baik kepada lembaga kami, kami punya alat bukti” Ujar Ansyari

“Kepada Bapak KAPOLDA, kami meminta untuk secepatnya menyeret oknum-oknum yang melakukan korupsi proyek pengadaan bawang merah, khususnya di Kabupaten Bima dan kami siap memberikan keterangan dan bukti-bukti yang kami peroleh dari lapangan “ Tutup Ansyari dengan tegas. (r/d-LP.K-P-K NTB)