LP.K-P-K Muko Muko Menjebatani Keluhan Masyarakat

Jakarta,pengawalkebijakan.id. Wery Tri Kusuma,SH Ketua Komisi Cabang (KOMCAB) Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) Kabupaten Muko Muko – Bengkulu menyampaikan keluh kesah masyarakat di wilayahnya, terkait biaya pemasangan baru PDAM.

Hal ini terjadinya kejanggalan atas biaya pemasangan baru PDAM ke rumah-rumah calon pelanggan.Berdasarkan informasi yang dihimpung oleh Tim Investigasi LP.K-P-K, biaya pemasangan dinilai beragam mulai dari Rp 1,5 juta, Rp 1 juta, Rp 500 ribu dan Rp 400. Bahkan, informasi terbaru didapatkan pemasangan baru PDAM ke rumah gratis.

Olehnya atas beragam informasi yang didapatkan dari masyarakat menimbulkan pertanyaan besar dari Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Mukomuko. Pihak lembaga menerima laporan pengaduan dan keluhan dari masyarakat calon pelanggan PDAM. Pasalnya, biaya yang dibebankan dinilai beragam serta tidak ada patokan.

”Kami mempertanyakan biaya pemasangan baru PDAM ke rumah-rumah calon pelanggan biayanya bervariasi. Bahkan ada yang gratis. Ini dinilai tidak adil dan tidak transparan. Selain itu, tidak ada patokan baku tarif pemasangan baru. Ini mesti ditindaklanjuti dan kami akan segera melaporkan kepada pihak terkait,” ungkap Weri Tri Kusuma, SH, Ketua LP-KPK Kabupaten Mukomuko.

Saat hendak mengkonfirmasi Direktur PDAM, pihak LP-KPK sampai saat ini belum dapat menghubungi. Namun akan terus diupayakan untuk mendapatkan penjelasan dan pemaparan dari  pihak pengelola PDAM. Jika masalah ini melanggar ketetapan dan ketentuan, makan akan segera ditindaklanjuti. Pihaknya tidak ingin masyarakat dirugikan.

Dikarenakan permasalahan ini sejak Desember 2018, tak pelak Ketua LP.K-P-K Muko Muko bersama Sekretarisnya M.Toha, S.Sos.I serta anggota lainnya Seniman terus berupaya menindaklanjuti dan meminta penjelasan dari pihak PDAM. Kita hanya minta ketetapan biaya yang mesti dibayarkan oleh masyarakat selaku calon pelanggan. Jangan sampai ada ketimpangan. Kalau memang ada kong kalikong, ya akan kita laporkan kepada instansi terkait,” pungkas Weri yang didampingi pengurus lainnya.