22/05/2024
Komnas Lp.k-P-K Sosialisasi Ad/Art Dan Bedah Kasus Via Zoom Meeting 19/3/2023

KOMNAS LP.K-P-K Sosialisasi AD-ART Dan Bedah Kasus Via Zoom Meeting 19-3-2023.ft01

Views: 238

Pengawal Kebijakan – Jakarta. Sebagai salah satu implementasi hasil MUNAS Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (LP.K-P-K) Tahun 2022 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Andi Abdul Rahman Onge atau yang sering disapa dengan nama panggilan Andi ARO serta Sekretaris Jenderal Freddy R.J Tolangow, maka semalam Komisi Nasional (KOMNAS) LP.K-P-K melaksanakan pertemuan secara virtual/Zoom Meeting bersama Tim Khusus (TIMSUS),Pengurus Komisi Daerah (KOMDA), Komisi Cabang (KOMCAB) dan Komisi Ranting (KOMRAN) pada hari Minggu malam, 19/3/2023.

Zoom Meeting ini merupakan kegiatan perdana pasca MUNAS dengan topik : Sosialisasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Bedah Kasus. Khusus topik Bedah Kasus, sebelumnya pada periode kepengurusan KOMNAS LP.K-P-K 2017-2022 merupakan kegiatan rutin yang diharapkan sebagai wadah mempererat persaudaraan sesama anggota, sebagai wadah edukasi dan tukar pengalaman antar sesama pengurus, dan kali ini dihadiri oleh para Penasehat Hukum di antaranya H.Ata Suryadi,SE,SH (Mantan Sekjen KOMNAS), Untardi Sukmo Handoko,SH, serta para pengurus KOMDA/KOMCAB dari Riau,Maluku,Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua Barat dan lain-lain.

BACA JUGA :Berharap Pemilu 2024 Info Hoaks Di Pantau

Zoom Meeting semalam dengan susunan acara yang dibacakan oleh Yusri Pasilia sebagai pembawa acara (MC), sekaligus dipandu oleh Freddy Tulangow (SEKJEN) yang merupakan salah satu Pengurus KOMNAS berlatar belakang S2 di bidang hukum dan Master Theologi, mengawal jalannya acara hingga tiga jam dengan topik tersebut di atas serta khusus Bedah Kasus kali ini adalah sumber kasus dari Hadan Ustadhi,SH Ketua KOMDA Riau, yang lebih spesifik tentang Dana 40 Miliar dari salah satu Bank untuk warga setempat tetapi ada dugaan diselewengkan oleh Kepala Desa dan penerbitan Surat Tanah oleh Kepala Desa yang diduga fiktif.

Andi ARO dalam Sambutan sekaligus pemaparan tentang AD/ART menyampaikan beberapa hal :

-Pertama, mengucapkan terimakasih kepada para peserta yang berkenan mengikuti acara tersebut dan setiap orang/Pengurus yang mengikuti Zoom Meeting akan mendapatkan kredit poin dan akan diakumulasikan menjadi skor/penilaian KOMDA/KOMCAB/KOMRAN yang progresif atau pasif.

-Kedua, sosialisasi AD/ART akan diselenggarakan via Zoom Meeting, media sosial / WA Grup, Facebook, Twitter, dan tatap muka dengan berbagai pengurus di daerah melalui kegiatan pelantikan pengurus, seminar dan lain-lain.

-Ketiga, khusus Bedah Kasus (Non Litigasi) seperti malam ini, adalah bagian dari penguatan kapasitas pengurus serta sebagai tindak lanjut temuan kasus yang disampaikan oleh para pengurus dari berbagai daerah,guna menetapkan arah pelaporan ke Aparat Penegak Hukum (KPK,KEJAGUNG,MA,KAPOLRI) dan Lembaga Pemerintah di Jakarta.

-Keempat,tindak lanjut dari Bedah Kasus ini, Ketua Umum akan membentuk Tim Eksekusi serta menetapkan bahwa kepada TIMSUS dan para Pengurus Provinsi,Cabang dan Ranting wajib mengisi Formulir SPAIM jika melakukan Survei,Monitoring, Investigasi,Advokasi dan Mediasi dan dokumen kasus dikirim langsung ke Ketua Umum atau Sekjen KOMNAS, selanjutnya Ketum akan menentukan Personal Tim Eksekusi untuk tugas ke KPK,Mabes Polri,Kejaksaan,Kementerian dan Lembaga Pemerintahan di Jakarta.

Lebih lanjut Ketua Umum memaparkan tentang beberapa point isi AD/ART sebagai berikut :

Dalam MUNAS LP.K-P-K Pertama Tahun 2022, selain menetapkan Andi ARO sebagai Ketua Umum untuk Masa Bhakti 2022-2027, juga menetapkan AD/ART, untuk itu isi AD/ART sangat perlu disosialisasikan kepada para pengurus/anggota, terutama pengurus yang tidak sempat hadir dalam MUNAS. Adapun pokok-pokoknya yagn disampaikan oleh Ketum, terdiri dari :

1.Bahwa jauh hari sebelum dilaksanakan MUNAS telah dilakukan usulan beberapa perubahan melalui Rapat Pleno Diperluas KOMNAS melalui zoom meeting yang selanjutnya disahkan dalam MUNAS.

2.Bahwa beberapa point dalam AD/ART hasil MUNAS tersebut dikarenakan menyusuaikan kebutuhan organisasi dan memperhatikan dinamika organisasi serta perkembangan teknologi dewasa ini.

3.Beberapa point perubahan dalam AD/ART diantaranya :

-Pertama: Lambang organisasi mengalami perubahan, dari yang lama berbentuk lingkaran dengan warna dasar hijau, sekarang berbentuk Perisai dengan warna dasar kuning tua/kuning emas. Dan yang perlu digaris bawahi bahwa warna kuning tua tidak identik dengan warna dari Partai Politik dan LP.K-P-K tidak beraflisiasi dengan Partai Politik tertentu serta tidak melibatkan diri dalam dukung-mendukung Calon Presiden 2024.LP.K-P-K bersifat Independen dan mandiri.

-Kedua,Tingkat kepengurusan organisasi terdiri dari KOMNAS,KOMDA,KOMCAB,KOMRAN serta telah ditiadakan Pengurus TIMSUS ditingkat Provinsi tetapi pengangkatan TIMSUS sifatnya Leks Special,ad hock serta berinduk di KOMNAS LP.K-P-K, Cq dibawah koordinasi Sekjen.

-Ketiga, Keberadaan Dewan Pengawas dalam struktur KOMNAS, menempatkan Dewan Penasehat yang akan menerima dan mengevaluasi Progress KOMNAS, dan jenjang di bawah KOMNAS wajib mendapatkan informasi progress secara berkala.

– Keempat, Struktur tetap ditingkat KOMDA/KOMCAB/KOMRAN : terdiri dari : Penasehat Hukum,Dewan Pembina, Dewan Eksekutif : Ketua/Wakil Ketua,Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara + Divisi sesuai kebutuhan, Satuan Tugas Keamanan (SATGASMAN) dan Satuan Tugas Relawan (SATGASREL). Khusus tingkat KOMRAN ada ketambahan Satuan Pengawal Desa (SATPEL) yang anggotanya direkrut disetiap desa minimal 1 Orang.

-Kelima, hal-lain yang tertuang dalam AD/ART akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang.

BACA JUGA : https://lpkpk.org/

Selanjutnya topik Bedah Kasus yang dipaparkan oleh Ketua KOMDA Riau, bahwa data-dokumen tentang dua kasus tersebut di atas sudah disiapkan dan akan dipaparkan lagi di Jakarta dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian terhadap kasus yang terlah disampaikan Ketua KOMDA Riau mendapat tanggapan dari kedua Penasehat Hukum yang meniti beratkan pada beberapa dokumen pendukung harus benar-benar valid serta dapat dilihat langsung oleh Tim KOMNAS.

Beberapa tanggapan dan sumbang saran dari Peserta Zoom, diantaranya Moh.Akbar Monoarfa dari Komcab Bone Bolango, Buslim Sabir dari Divisi Investigasi KOMDA Sumatera Barat, Hera Dharman – KOMDA Jawa Barat, Ramadhan Pattiasina – Komcab Maluku Tengah dan kawan-kawan lainya, sangat mendukung Bedak Kasus seperti ini.(Red1)

 

 

Berbagi