KOMDA LP.K-P-K SULBAR Persoalkan Pembangunan Balai LABKES Dan UTD Yang Diduga Tak Sesuai Prosedur

Foto Rusdin Ahmad KetuaLembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP. K-P-K) Komisi Daerah (KOMDA) Sulawesi Barat

Pengawal Kebijakan – Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP. K-P-K) Komisi Daerah (KOMDA) SULBAR persoalkan Pembangunan Balai Laboratorium Kesehatan (LABKES) Daerah dan Unit Transfusi Darah (UTD) Provinsi SULBAR yang menelan biaya mencapai Rp 35 Milyar.

Menurut Ketua LP.K-P-K SULBAR Rusdin Ahmad terkait pembangunan LABKES dan UTD Provinsi Sulawesi Barat yang menelan anggaran 35 Miliar tersebut dikucurkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2019 melalui Dinas Kesehatan Prov. SULBAR. Dalam Proses Pembangunan Balai Labkesda dan UTD, diduga ada kesalahan prosedur dan dianggap melanggar PP. RI No.16 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dan sesuai Keputusan Menkes RI No 605/MENKES/SK/VII/2008 Tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan.

Lanjut, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Ketua LP.K-P-K KPMDA SULBAR bersama Anggota Timnya di RSUD Prov SULBAR, alhasil ada beberapa alat bukti permulaan yang cukup untuk melaporkan hal tersebut ke pihak aparat penegak hukum” ujar Rusdin Ahmad Ketua LP KPK SULBAR pada awak media ini, Sabtu 27/7/2019

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tentunya akan berkoordinasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada prosesnya proposal pembangunan Balai LABKES dan UTD ke Kementerian Kesehatan tidak melampirkan RT/RW/RIK dalam penentuan letak bangunan kesehatan dan Hibah Lahan Pembangunan LABKES dan UTD serta Hasil Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. SULBAR” Ucap Rusdin Ahmad”

Dan ia juga katakan belum lagi proses pelelangan kegiatan fisik serta sarana pendukung, diduga adanya konsfirasi kong kali kong antara pihak PPK, user dan rekanan.

Lebih lanjut lagi PLT Kadis Kesehatan Provinsi  SULBAR Dr. Indah saat ditemui di kediamannya mengatakan, tidak mengetahui masalah tersebut, di karenakan baru 1 (satu) bulan menjabat sebagai pelaksana tugas Kadis Kesehatan.

Di tempat terpisah Kepala Bidang Balai Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi SULBAR yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, beliau sendiri yang membuat rancangan balai LABKES dan UTD tersebut dan mengurus permohonan pembangunan LABKES dan UTD di ke kementrian kesehatan dengan dana pribadinya.

Selanjutnya sesuai keterangan Risma selaku PPTK kegiatan pembangunan LABKES dan UTD, saat di konfirmasi di ruang kerjanya di RSUD Prov.SULBAR, mengatakan Dana DAK Pembangunan tersebut, dititip di RSUD Prov. SULBAR, karena Pihak dinas kesehatan belum memiliki Satker (Satuan kerja) Balai Labkes. ” Ucap Risma”

Jadi kapasitas Dinas Kesehatan hanya sebagai user pembangunan laboratorium kesehatan dan Unit transfusi darah tersebut.

Menyikapi masalah gagal lelang pada kegiatan sarana pendukung (alkes, red) LABKES tersebut, Risma mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan sebagai user Pembangunan LABKES.

Ditanya masalah lelang fisik bagunan sekitar 14 Miliar, yang menuai sanggahan dari pihak rekanan Risma berdelik bahwa itu kewenangan pihak ULP yang menjawab.

Oleh karena itu Ketua LP.K-P-K KPMDA SULBAR Rusdin Ahmad, akan bertolak ke Jakarta membawa bukti-bukti permulaan tersebut, di bahas ke tingkat pusat Komisi Nasional LP.K-P-K dan selanjutnya dilaporkan kepihak KPK untuk di tindak lanjuti dan proses sampai tuntas. ” Tutup Rusdin Ahmad” (Ammank/RD)