KOMCAB LP. K-P-K Mukomuko Desak Kejati Bengkulu Evaluasi Kinerja TP4D

 

Pengawawalkebijakan.id – Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi-instansi pemerintahan. Upaya tersebut perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal.

Jika diperhatikan keberadaan Instruksi Presiden tersebut, sebenarnya sudah tidak  asing ditelinga masyarakat penggiat anti korupsi dan sudah lama diberlakukan namun dinilai masih belum bisa melakukan penegakan hukum terhadap keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Sebab, selama ini tidak memberikan dampak dalam upaya penegakan hukum di daerah. maka sudah seharusnya dievaluasi

Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP. K-P-K) Weri Tri kusumaria. SH mengatakan, “ TP4D yang merupakan Korp Adhiyaksa harus memperbaiki kinerjanya. Sehingga, keberadaannya betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat”

“Kami meminta Kejati Bengkulu untuk melakukan evaluasi kinerja timsus TP4D Kabupaten Mukomuko  khususnya dalam melaksanakan penegakan hukum karena selama ini kami terima laporan terkait kinerja TP4D di Kabupaten yang dinilai masih belum melakukan kinerja secara optimal,kata Weri sebagai penggiat anti korupsi.

Dia akan mendesak Kejati Bengkulu untuk melakukan evaluasi kinerja, khususnya Tim Tindak Pidana Khusus dan TP4D dalam melaksanakan penegakan hukum, karena selama ini rakyat Mukomuko sudah tidak mempercayai penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Tujuan kami ke Kajati Bengkulu  nanti untuk memberikan masukan, mengkritisi namun bukan untuk mengintimidasi atau intervensi. Kami memberikan dukungan kepada Kejati Bengkulu  untuk bersifat profesional transparan dan tanggap dalam menerima laporan dari masyarakat khususnya laporan tentang tindak pidana korupsi,” kata dia.

lebih lanjut disampaikan oleh Sekretaris Komnas Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadikan (LP. K-P-K) Komcab Mukomuko M. Toha. S.Sos.I menambahkan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan KKN proyek yang dilakukan TP4D di berbagai daerah di Kabupaten  Mukomuko. Sehingga, pihaknya meminta agar nantinya Kejati Bengkulu memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum TP4D yang kedapatan menyalahgunakan jabatannya.

Ditempat yang sama Toha mengatakan, pihaknya akan menyampaikan, agar Kejati selalu konsisten dan peduli dalam pemberantasan korupsi di Mukomuko bahkan hingga tingkat kota dan kabupaten (rd/m2)