KADES OROBATU TERDUGA LAKUKAN LAPORAN KEGIATAN FIKTIF 2018. KETUA LP. K-P-K SULBAR MINTA APARAT TERKAIT USUT TUNTAS.

RUSDIN AHMAD KETUA KOMDA LP.K-P-K SULBAR

Pengawal Kebijakan.Mamuju SULBAR – Sejumlah program kegiatan fisik Kades Orobatu di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (SULBAR) yang dibiayai Negara melalui Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 lalu, telah menduga Ketua Komisi Daerah (KOMDA) Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (LP.K-P-K) SULBAR Rusdin Ahmad sesuai data yang dihimpung adanya dugaan kegiatan Fiktif atau tidak dikerjakan sama sekali dan hingga terduga membuat laporan Fiktif dan di tengarai Korupsi. Ucap Rusdin.

KADES ORABATU KEC.TAPALANG-SULBAR

Lanjut kata Rusdin beberapa rincian penggunaan anggaran desa yang diduga Fiktif dan Mark Up yaitu  : 1 Unit Pengadaan Kapal (Fiktif), 1 Unit Kendaraan Roda Dua (Fiktif), 4 Unit Mesin Rumput (Fiktif), Pengusir Hama Babi/Setrom Babi (Fiktif), Dana Dukungan Keagamaan (Bantuan Masjid) Rp. 50 Juta tapi relisasi hanya Rp. 30 Juta, dan pembangunan PUSKESDES terealisasi hanya 60% saja.

Selain itu ada beberapa titik pekerjaan fisik yang juga diduga tak sesuai dengan bestek seperti Rabat beton yang ada di Dusun Bulo Mala dengan Volume panjang 150 Meter yang realisasi hanya 1.11 Meter dan juga Rabat beton Dusun Tampo Uhai sepanjang 100 Meter realisasi hanya 86 Meter.

Selanjutnya Ketua LP.K-P-K Sulbar Rusdin Ahmad Minggu lalu bersama awak media LP.K-P-K Ammank menemui Kades Orobatu di kediamannya guna konfirmasi seputar pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan fiktif pada tahun 2018, mengatakan bahwa “ Semua program kegiatan yang belum terlaksana 2018 itu betul (ia mengakui) juga kata dia disilvakan ke Tahun 2019.Ucap Kades Orobatu

Kemudian di tempat terpisah pendamping Desa Orobatu saat di mintai keterangannya mengatakan semua kegiatan fisik yang dilaksanakan Desa Orobatu tidak sesuai aturan yang sudah di tentukan dan salah satunya setelah mengunjungi lokasi kegiatan pembangunan Rabat Baton di Dusun Bone-Bone telah mengunakan material campuran bahan Rabat beton yang tidak sesuai dengan perencanaan di RAB terus ketebalan Rabat beton tidak merata 15.CM yang seharusnya rata 15 CM. Dan kemudian tidak memasang papan kegiatan (Papan Proyek).

Lebih lanjut ia paparkan penjelasannya pada Rusdin, bahwa “ Kepala Desa ini sering kali  diberi teguran namun tidak pernah mengindahkan teguran pendamping desa dan malah sifat arongannya yang diperlihatkan kepada pendamping “.

Hal tersebut menurut Rusdin, bahwa perbuatan yang di lakukan oknum Kades Orobatu telah dianggap merugikan Negara dan masyarakat pada umumnya.

Lebih lanjut ia katakan bahwa perbuatan Kepala Desa Orobatu tersebut dapat juga di kategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi untuk itu kita merujuk pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3 UU 31/1999 Berbunyi Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 Juta dan paling banyak Rp. 1 Milyar.

“Saya menghimbau aparat penegak hukum yang terkait untuk menindak lanjuti secara serius indikasi yang di maksud dalam kasus ini, dan akan dikawal tuntas oleh Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (LP. K-P-K) Provinsi SULBAR. ” Pungkas Rusdin” (rd/Ammank)