Jeritan Para Pekerja Pers Di Kabupaten Mesuji – Lampung

Pengawalkebijakan, Mesuji – Pers adalah pilar ke 4 Demokrasi,  di antara eksekutif, legislatif dan yudikatif Tentu nya. peran pers sangat penting di era milenial saat ini ,sebagai pengemban akan perlunya akan kebutuhan masyarakat atas informasi ,yang saat ini ada media arus utama seperti Televisi, dan media cetak serta media online .

Para pekerja pers seharusnya adalah di bawah Perusahaan berbadan hukum dan Ter akomodir di susunan ke redaksian ,staf atau biro dan jurnalis / pewarta.

Sebagai mahkluk sosial yang di tuntut profesional dalam bekerja, para pekerja pers ini juga tidak luput dari perlu nya memenuhi kebutuhan hidup nya ,baik sebagai pribadi atau keluarganya dan menjalin kerjasama yang saling menunjang antara perusahaan tempat nya bekerja dan bermitra dengan pemerintah daerah sebagai rekanan / penyedia jasa informasi kepada pihak ke 3.

Dalam pantauan tim media pengawal kebijakan.id perwakilan Lampung  wilayah Mesuji

Pada 24/9/2020  Media mencoba menggali informasi ke beberapa pekerja Pers yang bertugas di kabupaten Mesuji Lampung ,terkait bentuk kerja sama dan konkrit nya realisasi atas pemesanan iklan, advetorial, langganan koran di humas Setda kab .Mesuji dan di humas dewan Mesuji

Salah satu kepala biro media  cetak harian di Mesuji ,yang tidak.di sebutkan nama nya menegaskan kepada pengawal kebijakan id” kami sangat terpukul dengan keadaan saat ini ini ,bagaimana tidak ,langganan koran yg 10 explr per hari ,dan dari Januari sampe saat ini bulan September 2020, kami hanya di kasih kuota 1 kali ADV,dengan nilai 5 juta ,yang itu kami harus setor ke perusahaan/ redaksi 80 prosen atau kisaran 3 sampai 4 juta ,lha kami gimana mau sejahtera , uang langgann koran saja ,kami bayar loper sebulan 500 ribu, dan uang koran itu lho hampir 80 prosen dananya ke kantor redaksi, kami ini seperti hidup segan mati tak mau ” keluh nya

 

Saat di tanya ,dalam satu tahun dapat berapa kali ADV bang ? ,”  Ya ,itu dari Januari s/d septmber ya cuma 1 kali advetorial, saya dapat  info koran mingguan cetak ,ya nasip nya sama ,1 tahun dapat 1 ADV dan yg online 1 tahun dapat 1 ADV  nilainya malah cuma 2 juta ,yg mereka harus setor itu ke redaksi ,kami makan apa bang klw begini” masih jelas nya.

Sama dengan di humas Pemkab Mesuji,di humas dewan juga begitu yang terjadi ,Menurut penjelesan  bahwa langganan koran saja di terima di hitung February 2020 dan kemarin bulan Juli koran semua di putus, beberapa media menyebutkan mereka sudah hampir satu tahun dari awal bulan sampai saat ini ,September 2020 tidak mendapat pemesanan ADV atau iklan sama sekali .karena saat di gali informasi di staf dewan ,mereka menyebut ” kami masih fokus mau bayar hutang bang,masih belum terbayar ” begitu sumber di dewan tsbt menjelaskan.

Dengan kondisi di beberapa dinas dan badan sudah banyak yang memutus langganan koran nya,maka semakin lengkap lah jeritan para awak media tersebut.

” Kami minta perhatian bapak bupati Mesuji dan sekda ,serta ketua DPRD Mesuji, mohon perhatikan nasib kami ” terang salah satu kepala biro yang bertugas di kab.mesuji kepada pengawal kebijakan.id

Salah seorang staff di humas Pemkab ,Menyarankan Media untuk menanyakan hal ini kepada Kabag Humas Pemkab Mesuji Angga ,saat di mintai tanggapan melalui pesan whatshap hingga berita ini di rilis  Kabag Humas Angga  blm merespon walupun pesan terbaca .

Di pihak lain kasubag Humas setwan DPRD Mesuji  yg minta namanya tidak di tulis ,saat di konfirmasi Membenarkan hal tsbt ” iya ,memang begitu sih bang,ini sebabnya pemangksan anggarn karena Covid ” jelas nya melaui pesan whatshap nya.

Saat di tanyakan berapa anggaran untuk media di humas DPRD Mesuji ,yang bersangkutan Menjawab ” klw itu lupa,soalnya udah lama sih bang” pungkasnya

Ketua DPRD Mesuji Hj.Elfianah dan Sekdakab kab.Mesuji hingga berita ini di naikkan belum memberi tanggapan melalui pesan whatshap nya yang di kirim via awak media pengawalkebijakan.***

Penulis : Pengawal kebijakan/LP.K-P-K Lampung