19/05/2022
Ini-Catatan-Dan-Rekomendasi-13-Komisi-Di-DPRD-Kabupaten-Kepahiang.png

Ini Catatan Dan Rekomendasi 13 Komisi Di DPRD Kabupaten Kepahiang

Pengawal kebijakan, KEPAHIANG-BENGKULU, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang menggelar rapat gabungan komisi dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 diruang rapat badan anggaran kantor DPRD pada senin 11 april 2022.

Semua Komisi di DPRD Kabupaten Kepahiang merekomendasikan, agar semua OPD mengoptimalkan kinerja dan anggaran yang tersedia.

Komisi 1 DPRD melalui juru bicara Franco Escobar, S. Kom mengatakan, masih banyak kegiatan dibidang pendidikan yang tidak terserap sama sekali (0 persen). Komisi 1 menyebut hal ini disebabkan tidak akuratnya perencanaan kegiatan misalnya pada item pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Baca Juga : Gabungan Komisi Pimpinan DPRD Menyerahkan Salinan LPKJ Bupati Kepahiang Tahun 2021

Desa Tangsi Duren Kecamatan Kabewetan Laksanakan Musyawarah Penetapan RPJMDES 2022- 2027

“Komisi 1 merekomendasikan kepada saudara Bupati agar mengingatkan kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan untuk menyusun rencana kegiatan yang benar-benar berbasis kebutuhan, sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk mendukung program kegiatan lain yang masih kekurangan anggaran,” Kata Franco Escobar, S.Kom.

Selanjutnya juru bicara Komisi II Nyimas Tika Herawati, S. IP dalam laporannya menyebut Komisi II merekomendasikan agar ada perbaikan dalam penyusunan LKPJ sesuai permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksana PP 13 Tahun 2019.”Eksekutif perlu memperhatikan kesenjangan dalam penganggaran di masing-masing OPD. Serta melihat tingkat kebutuhan penganggaran bagi pelayanan terhadap masyarakat kabupaten Kepahiang. Termasuk dalam peningkatan PAD, serta perlu memberikan apresiasi kepada OPD yang memiliki kinerja baik begitupun sebaliknya,” Jelas Nyimas Tika Herawati, S. IP.

Kemudian pada laporan Komisi III DPRD yang disampaikan juru bicaranya Ansori, M menyebut hal serupa dengan komisi II yakni agar eksekutif mempedomani penyusunan LKPj sesuai peraturan perundangan.

Baca Juga : https://jurnalishandal.com/pangdam-jaya-tegaskan-tidak-ada-penggunaan-senjata-api-dan-tajam-selama-pengamanan-unras/

“Agar Bupati memerintahkan kepala OPD agar benar-benar menyusun anggaran dan kegiatan berbasis data dan kebutuhan. Sehingga semua anggaran yang dialokasikan benar-benar direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” Ujar Ansori M.

Dia menambahkan setiap OPD agar dapat memaksimalkan program dan kegiatan yang telah menjadi tugas dan fungsinya.

“Agar dapat melakukan evaluasi terhadap sistem dan tarif pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah,” Kata Ansori M.

Sementara itu Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kepahiang Andrian Defandra, M.Si yang memimpin rapat didampingi ketua DPRD Windra Purnawan, SP mengatakan bahwa pimpinan DPRD telah menerima laporan hasil pembahasan dari semua komisi.

Baca Juga : Andi ARO Ketum LP.K-P-K, Jika Hari Ini Jokowi Dilengserkan, Maka Ini Yang Terjadi!

“Pimpinan DPRD dengan ini telah menerima laporan hasil pembahasan LKPJ. Secara lengkap laporan akan disampaikan dalam rapat paripurna besok (12/04), kemudian pimpinan DPRD akan menyampaikan rekomendasi terkait LKPJ tersebut kepada Bupati Kepahiang,” Pungkas Andrian Defandra, M. Si.

Baca juga:Demo BEM SI 11 April 2022, Tidak Ada Skenario #turunkanjokowi

Untuk diketahui hadir dalam rapat gabungan komisi sejumlah anggota DPRD lainnya diantaranya, Haryanto, S. Kom. MM, Eko Guntoro, SH, Joko Triono, Wansah, Riswanto, Maryatun, Hj Dwi Pratiwi, Hamdan Sanusi, S. Sos, Budi Hartono, Abdul Haris, SE dan Bambang Asnadi. (AN)

Bagikan