Hak Angket Terhadap Bupati Menjadi Agenda 5 Fraksi DPRD Kabupaten Mukomuko

 

Mukomuko (pengawalkebijakan.id) -Dengan banyaknya informasi yang beredar dimedia sosial (Medsos) dan Media Online yang membahas tentang gagal bayar Honor Daerah (Honda) serta Demonstrasi terhadap beberapa Lembaga dan Dinas dilingkup Pemda Mukomuko pada akhir-akhir ini memicu bergulirnya Hak Angket yang bakal dilakukan oleh Fraksi DPRD Kabupaten Mukomuko.

Pada Sidang paripurna Angota Dewan, Selasa (1/5) wakil Rakyat dari 4 (empat) Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko menyampaikan usulan pembentukan Hak Angket kepada Pimpinan DPRD Mukomuko. Hak angket sebagaimana dimaksud adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Angket diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada diselidiki dan dan alasan penyelidikan, yang disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh Para Pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD, untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit, Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan.

Hak angket tersebut digunakan untuk menyelidiki Subyek persoalan terkait dengan gagal Bayar Jilid II dan Ketidahadiran Bupati dan wakil Bupati Mukomuko,  H. Choirul Huda,SH., dan Haidir, SIP., Pada sidang paripurna pengesahan RAPBD 2021 Digedung parlemen Mukomuko.
”Usulan hak angket untuk melakukan penyelidikan kinerja Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko, berkaitan dengan gagal bayar gaji para honorer daerah. Yang paling patal lagi, berkaitan ketidakhadiran bupati dan wakil bupati dalam sidang pengesahan RAPBD,” ungkap Wakil Ketua II DPRD Mukomuko Nopi Yanto, SH usai memimpin jalannya sidang paripurna.

Lebih lanjut,  Nopi Yanto, SH., menjelaskan via telepon saat dikonfirmasi oleh Jurnalis pengawalkebijakan.id, Bahwa sebelumnya fraksi yang Telah mengajukan hak angket  pada sidang paripurna, Selasa (5/1) terdiri dari 4 Fraksi namun pada hari rabu (6/1/2021) terjadi penambahan 1 fraksi sehingga totalnya menjadi 5 fraksi.
“Penambahan praksi tersebut salah satunya diikuti oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN),” ujarnya.

Tambahnya lagi, “pengajuan hak angket akan dilanjutkan ke Badan Musyawarah (Banmus) untuk mencapai kesepakatan sebelum dilanjutkan ke Sidang Paripurna,” tutupnya.

Disinyalir bergulirnya hak angket diduga adanya desakan publik yang beredar dimedia sosial (Medsos) dan demontrasi menuntut hak yang terus berlangsung pada bulan lalu. Selain itu, menjadi isu hangat dan bahan perbincangan masyarakat , terkait dengan hal itu maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mukomuko melaksanakan hak angketnya sebagai bentuk Controling Legislatif terhadap Eksekutif.

  1. Jurnalis: (SN).

1 thought on “Hak Angket Terhadap Bupati Menjadi Agenda 5 Fraksi DPRD Kabupaten Mukomuko

  1. Saya rasa, kalau hak angket di lakukan, pengesahan APBD tertunda lagi. Peroses hak angket itu panjang, butuh waktu dan harus teliti dan tepat regulasinya. Sedangkan masa jabatan Bupati hanya menghitung hari.

Comments are closed.