Diduga Selewengkan Dana Desa, Oknum Kades Togimbogi Sirombu Dilaporkan

SURAT PENGADUAN DESA TOGIMBOGI

Pengawalkebijakan.id – NIAS BARAT | Karena diduga selewengkan keuangan desa sejak Tahun 2018 dan 2021 oknum Kepala Desa Togimbogi Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat berinisial FH, dan kawan-kawan dilaporkan kepada Bupati Nias Barat dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli serta Instansi / Lembaga terkait lainnya oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama sejumlah warga Desa Togimbogi Kecamatan Sirombu guna penelusuran dan penyelamatan uang Negara.

Dalam surat laporan pengaduan BPD bersama warga Desa Togimbogi tersebut yang diterima Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K), pada Senin (02/08/2021), disampaikan sebagai dasar pihaknya melaporkan dugaan penyelewengan keuangan desa di Desa Togimbogi yakni, atas petunjuk Presiden Republik Indonesia dan Menteri Keuangan bahwa pelaksanaan/penggunaan Dana Desa harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat serta transparansi dalam penggunaannya.

Kemudian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dan Era Era Hia yakni terwujudnya Nias Barat Bersih, Unggul dan Maju.

Pelapor sampaikan dugaan penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Togimbogi itu dilakukan oknum sejak tahun anggaran 2018 sampai dengan penerimaan awal tahun 2021 ini.

Tongoni Hia, salah seorang masyarakat pelapor mengutarakan bahwa pelaksanaan tata kelola keuangan desa di Desa Togimbogi mereka rasakan jauh dari azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Menurutnya, pagu dana kegiatan pembangunan fisik di setiap tahun sungguh fantastis tetapi realita lapangan sangat jauh berbeda. Selain dari pada itu, juga dana kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dana Covid-19 diduga terjadi penyunatan.

Tongoni Hia menjelaskan dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa oknum Kades bersifat arogansi. dikala itu masyarakat mempertanyakan sasaran pengadaan BUMDes, oknum menjawab “Masyarakat bukan tim audit dan kalau tidak puas silahkan buat surat pengaduan”, terangnya.

Seperti pemberitaaan sebelumnya, (baca : Serapan Keuangan Desa Togimbogi Tidak Transparan, Warga Menduga Terindikasi Penyelewengan )

Ditambahkan Tongoni Hia, pada rapat yang digelar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Togimbogi, pada Sabtu (24/07/2021), bertempat Balai/Kantor Desa Togimbogi yang dipimpin oleh Ketua BPD Ofasiwa Hia, oknum Kades FH menegaskan, terkait pertanggung jawaban tata kelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai Peraturan yang berlaku, pihaknya hanya melaporkan dan mempertanggung jawabkan kepada Dinas PMD dan Inspektorat Nias Barat. Sehingga besar kemungkinan atas pernyataan yang tegas itu pihak BPD tidak berkutik lagi.

Ketika diminta tanggapannya, Ketua Komcab LP.K-P-K Kabupaten Nias Barat Aminudin Hia, SE mengatakan atas kasus dugaan penyelewengan keuangan desa di Desa Togimbogi, Kecamatan Sirombu itu, kita berharap Pemerintah Nias Barat melalui Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum untuk menindaklanjuti aduan tersebut karena keuangan desa sarat dengan KKN.

”Kita dari LSM/Pers yang bertugas di wilayah Kabupaten Nias Barat berharap Pemerintah Daerah dapat melakukan supaya penelusuran dan atau intervensi atas tata kelola penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Togimbogi tersebut agar tidak meluas ke area lainnya. Tindakan KKN dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat desa dan Negara”, ujarnya.

Lanjutnya, kita dukung langkah – langkah serta proses yang dilakukan Pemerintah Daerah Nias Barat serta Aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan korupsi di wilayah hukumnya.

Laporan pengaduan masyarakat Desa Togimbogi ini sedang kita analisa dan ikuti seperti apa bentuk dan proses penanganannya ke instansi/lembaga terkait. Jadi kasus ini kita tetap kawal kalau itu benar adanya kita sesalkan,” pungkapnya. [Team]