Diduga Oknum SAMSAT Kota Pangkal Pinang Pungut Rp 5 Juta Biaya Balik Nama BPKB Mobil

Pengawalkebijakan.id – Pangkalpinang. Terkait permasalahan pemungutan Biaya yang diduga dilalukan oleh oknum SAMSAT terhadap Marbawi warga kampung Opas Kecamatan Taman Sari Kota Pangkal Pinang sebesar Rp 5.200.000.00 untuk pembayaran pajak dan balik nama BPKB mobil, milik Marbawi sendiri. 

“Saat awak media mendatangi dan memenuhi udangan Marbawi 09/09 pukul 19.30 WIB di kediamanya, “Marbawi menjelas kepada awak media terkait masalah pembayaran pajak dan balik nama STNK dan BPKP mobil kepada Oknum berinisial “D”, oknum yang bekerja di kantor SAMSAT, alamat Gabek Satu Kecematan Gabek Dan Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, sampai saat ini BPKB miliknya belum keluar – keluar, tuturnya.

“Saat awak media mendatangi kantor SAMSAT dan mempertanyakan kepada kepala dinas SAMSAT Rezania Saputra.S.Stp dan  Kiki  sebagai kasih penetapan, terkait tentang pembayaran pajak dan balik nama mencapai anggaran Rp 5.200.000.00. “Kiki sebagai kasih penetapan membantah adanya biaya pembayaran pajak dan balik nama mencapai Rp 5.000.000 atau Rp 5.200.000.

“Saat awak media mempertanyakan kepada Diko, selaku menantu Marbawi, “Diko mengatakan kami mendatangi Oknum berinisial “D” menanyakan berapa biaya untuk bayar pajak dan balik nama, Oknum berinisial “D” menjawab Rp 4.700.000 untuk bayar pajak dan balik nama, kami setuju. Menjelang satu tahun kami hanya menerima STNK dan platnya. Saat di tanya BPKBnya, oknum berinsial “D” mengatakan biaya nya kurang Rp 500.000. biaya yang kami keluarkan untuk pembayaran pajak dan ganti nama yang diminta oleh Oknum berinisial “D” Rp 5.200.000.00. tetapi BPKBnya sampai saat ini belum ada juga, tuturnya.

“Mustari Ketua ORMAS PEMUDA BANGKA BELITUNG BERSATU (PBBB) sangat marah terhadap oknum SAMSAT bernama Oknum berinisial “D”, bukankah pegawai negri sipil ( PNS ) sudah diatur dengan UU terkait tentang pungli, seharusnya mengayomi dan membatu masyarakat, bukan seenak-enaknya menjolimi dan membodohi masarakat, saya meminta kepada penegak hukum yang saya hormati Kapolda Babel, Gubernur Babel, untuk menindak lanjuti Oknum berinisial “D” sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini, Agar ada efek jeranya untuk oknum – oknum yang mengangkangi UU yang ada di Indonesia ini, Hormat saya ketua ORMAS PBBB Mustari, tuturnya. (r/d-Reporter SYAHRIAL)