DEWAN PERS INDONESIA TERUS MENGGEMA

foto redaksi dalam Kongres Pers Indonesia 2019.3 FILEminimizer

Pengawalkebijakan.id – Hingga kini denyut nadi Kongres Pers Indonesia terus berdetak sejak digelar 6/3 di Aula Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, dimotori oleh Sekretariat Bersama Pers Indonesia, didalam wadah ini terdapat kurang lebih 12 Organisasi Pers, maka tak pelak jumlah peserta mencapai lebih dari 500 peserta, termasuk beberapa peserta yang ikut di dalamnya adalah Andi ARO selaku Ketua Umum Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan LP.K-P-K sekaligus sebagai Pemimpin Redaksi Pengawal Kebijakan bersama Ata Suryadi selaku Sekjend/Pemimpin Umum bersama rekan-rekan Alamsyah Kepala Biro Provinsi Bengkulu (DPI Provinsi Bengkulu), Norayanti Simaremare,SH Kabiro Provinsi KEPRI, Drs.Rahmat Kabiro Cabang Kab.Rejang Lebong dan Hoirudin,SE Kabiro Cabang Kab.Bekasi, Amirudin Monoarfa Kabiro Kota Depok.

Lahirnya Dewan Pers Indonesia walaupun tidak diliput oleh beberapa media Televisi, sampai saat ini masih menghangat, seluruh elemen pers yang turut serta dalam Kongres Pers, sampai saat ini terus mempersiapkan diri, entah apa lagi gebrakan selanjutnya. Tapi yang jelas mereka adalah para intelektual pers yang tidak bisa dipandang sebelah mata, mereka adalah pejuang informasi publik yang tak akan lekang oleh waktu.

Maka jangan heran kelahiran Dewan Pers Indonesia dalam Kongres beberapa hari yang lalu membuat Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo kupingnya kepanasan sembari memberikan statemennya, bahwa hanya Dewan Pers adalah lembaga tunggal serta akan lahirnya DPI, Yosep menganggap ini sebagai bentuk kejahatan karena dianggap mencoba mengangkangi Undang-Undang Pers, sebagaiman dikutip dalam media Kompas Online, Kamis, 7 Maret 2019.

Andi ARO ketika dimintai pandangannya terhadap pernyataan Yosep tersebut di atas, menangkal “ Bahwa menurut kami dalam UU RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, tidak terdapat Pasal yang mengatur Dewan Pers adalah satu-satunya “yang menaungi organisasi pers” yang boleh ada di Indonesia, hal ini sejalan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28, Pasal 28 E ayat (3), yang menyatakan: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat” dan UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 24 ayat (1)”

cd1bbfe0 4159 4a12 9b74 f4ceee1d3297
foto redaksi dalam Kongres Pers Indonesia 2019

Selaras dengan di atas, Ata Suryadi menambahkan ”benar Dewan Pers kita akui sebagai lembaga Pers di Indonesia yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, tapi tidak disebutkan jika Dewan pers adalah lembaga tunggal, dan tidak membatasi munculnya lembaga lain yang memiliki karakter yang berbeda, dalam rangka menyalurkan kebebasan berekspresi sebagaimana diamanahkan konstitusi”. tegasnya.

Turut memberikan komentar via telepon rekan Alamsyah DPI Perwakilan Bengkulu / Kabiro Provinsi Pengawal Kebijakan, diujung telepon Alamsyah menyatakan “ Sangat menyayangkan pernyataan dari Ketua Dewan Pers, yang melecehkan profesi Pers dengan stikma sebagai Wartawan abal-abal. Lebih lanjut Alamsya menyatakan ” Dewan Pers Indonesia terbentuk demi menyelamatkan nasib 43.000 ribu media online dan ratusan ribu wartawan se Indonesia yang juga berhak untuk hidup layak. Maka segeralah Yosep meminta maaf kepada seluruh awak media atas ucapannya tersebut di atas”

c3db519c 35d0 44ea 95a7 0a639a26f6f1
foto redaksi dalam Kongres Pers Indonesia 2019.1

“Dalam polemik Pers saat ini, sebaiknya Pemerintah segera melakukan kajian dan evaluasi terhadap kepemimpinan Yosep selaku Ketua Dewan Pers, yang tidak bijaksana dan tidak dapat mengakomodir harapan pers dari akar rumput, jika hal ini tidak segera direspon oleh Pemerintah, dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap pelaksanaan PILPRES 2019”. Pungkas Andi

2 thoughts on “DEWAN PERS INDONESIA TERUS MENGGEMA

  1. Berani karna benar takut karena salah,katakan yg benar walaupun itu pahit,kebenaran mendatangkan kemakmuran bagi satu bangsa yg beradab.

Comments are closed.