Bahas Masalah Kursial, Pemerintahan Nias Barat Gelar Rapat Bersama

IMG20210503141737

Pengawalkebijakan.id – Nias Barat | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Barat menggelar rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membahas sejumlah permasalahan kursial di Nias Barat, yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Nias Barat, Senin (17/05/2021).

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Ketua DPRD Nias Barat Drs. Evolut Zebua, Wakil Ketua 1.  Haogomano Gulo, Wakil Ketua 2. Tolosokhi Halawa, S.Pd dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD Nias Barat dari berbagai fraksi.

Dari unsur Lembaga Eksekutif hadir Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu, dan Wakil Bupati Nias Barat Dr. Era Era Hia, MM.,M.Si,  Sekda Prof. Dr. Fakhili Gulo, Staf Ahli dan Asisten, para pimpinan OPD, Kabid, dan Kabag  lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Ketua DPRD Nias Barat Drs. Evolut Zebua, menjelaskan pelaksanaan rapat konsultasi dilakukan untuk menyatukan pemahaman terkait keadaan Nias Barat yang saat ini perlu perhatian dan penanganan serius.

Menurutnya, masalah kursial di Nias Barat adalah masalah Covid yang belum mereda dan dampaknya terhadap pertumbuhan Ekonomi masyarakat.

Dalam dialog bersama ini pihak DPRD meminta Pemerintah agar uang yang ada dan belum dicairkan supaya dicairkan sesuai peruntukannya, ekonomi kita stagnan, dana DAK tenderkan, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dicairkan.

Kemudian, hal lain yang menjadi masalah di Nias Barat adalah perpindahan Pegawai yang harus dihentikan. Jangan tiap tahun direkrut lalu minta pindah ke daerah lain karena Formasi perekrutan sesuai kebutuhan daerah Nias Barat.

Selanjutnya, diwajibkan ASN yang bertugas di Nias Barat wajib ber KTP Nias Barat.

Menanggapi saran dan masukan dari DPRD tersebut Bupati Nias Barat menyampaikan beberapa ketegasan yaitu :

  1. Sekretaris Desa yang ASN dan bekerja di Desa  kembali ditempatkan di Kantor Camat.
  2. Seluruh ASN yang bekerja di Nias Barat agar mengurus KTP Nias Barat paling lambat sampai tanggal 30 Juni 2021.
  3. Akan Ada Perampingan OPD dan evaluasi Pengawai Tidak Tetap (PTT),
  4. Tidak dibolehkan CPNS Pindah tugas
  5. Pemakaian Ambulance gratis, diutamakan bagi Masyarakat yang bener bener membutuhkan.
  6. Supaya segera dicairkan Dana Bantuan Operasional (BOS)
  7. ASN yang baru terangkat dan tidak sesuai formasi penempatan/unit kerja saat pelamaran, akan dikembalikan dan ditugaskan kembali sesuai pengangkatannya itu.

[Team]