Atas Mediasi LP.K-P-K, Joko Widodo Terima Aduan Nasabah / Korban Rentenir Bertopeng Koperasi

Foto1 Rapat Dinas Koperasi UMKM bersama para nasabah korban rentenir berkedok koperasi yang dimediasi oleh TIMSUS LP.K P K Jawa Tengah

Foto2 Rapat Dinas Koperasi UMKM bersama para nasabah korban rentenir berkedok koperasi yang dimediasi oleh TIMSUS LP.K P K Jawa Tengah

Pengawal Kebijakan – Winosobo, Joko Widodo Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo, Kabid Koperasi UKM Nugrahadi,Kasi Ngadiri dan Nirmala  dan Staf, menerima sejumlah anggota nasabah KSU SS dan KSU KRMH (Korban Rentenir Bertopeng Koperasi) untuk didengar keluhanya dalam audiensi klarifikasi di ruang rapat dinas yang di mediasi oleh TIMSUS Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah (LP.K-P-K) , selasa 28/06/2021.

Buntut berita yang disajikan oleh awak media Pengwal Kebijakan ” Renteinir Berkedok Koperasi ” pada minggu lalu dan merujuk undangan Klarifikasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo. No.005/340/2021, tertanggal 25 Juni 2021. Dinas Perdagangan Koperasi dan Umkm mengundang sejumlah para nasabah atau anggota yang mengaku korban kebiadaban rentenir, atas dasar surat aduan ke gubernur dan dinas terkait.

Lebih dari 15 orang anggota nasabah KSU ini berasal dari wilayah kecamatan di Kabupaten Wonosobo dan beberapa dari Kabupaten Banjarnegara.

Untung Ketua dari anggota  Nasabah ini menjelaskan, “saya menyambut baik atas tanggapan dari Dinas karena mau mendengar keluhan kami. sebenarnya kami sudah capek berkali kali menempuh upaya endingnya tidak ada solusi, karena tdk ada penyelesaian. Jalan yang kami tempuh ini sudah melalui beberapa proses luar biasa, sampai saya punya dugaan Dinas melakukan pembiaran, jelasnya.

“Semoga ini usaha kami yang terakhir. Dinas juga berjanji akan memfasilitasi audiensi  dengan Bupati”,tambahnya.

“Jadwal saya hari ini mengundang dua sesi, pertama saya undang dari para anggota nasabah dan sesi dua dari pihak KSU”, jelas Nugrahadi.

Saya tetap memperjuangkan permasalahan ini, sampai tuntutan para anggota dan nasabah ini berhasil mendapatkan keadilan.tambah Kabid.

Rapat yang dipimpin Kabid berlangsung sangat seru, satu persatu anggota nasabah mengutarakan keluhanya baik dari awal pinjam, sampai penagihan dengan cara cara menagih yang tidak santun.

“Rata rata nominal pinjaman membengkak sangat fantastis dan ada indikasi dugaan bunga berbunga,  perlakuan tidak adil dan sangat arogan, bahkan saya menduga ada pemalsuan surat surat dan tanda tangan”, jelas Yn (49 tahun),  salah satu anggota nasabah berasal dari kecamatan Wonosobo.

Di tempat yang sama Sekretaris Dinas Joko Widodo, pihaknya membenarkan menerima sejumlah anggota dan nasabah yang mengaku korban dari KSU SS dan KSU KRMH, masalah bervariasi tetapi saya tetap akan mencoba menggali dari sumber lain sebagai penyeimbang dan saya akan membawa permasalahan ini ke Bupati.

Hadir juga TIMSUS JATENG Lembaga Pengawal Kebijakan dan Keadilan,( LP.K-P-K), yang dipimpin Sugi Ahmad Sodikin, dan  perwakilan dari Temanggung yang mempertemukan korban nasabah ke Pihak Kadis.

Foto3 Rapat Dinas Koperasi UMKM bersama para nasabah korban rentenir berkedok koperasi yang dimediasi oleh TIMSUS LP.K P K Jawa Tengah

Ditempat yang sama LP.K-P-K dari rapat dengar aduan dan klarifikasi, yang di sampaikan langsung oleh Bendahara Umum LP.K-P-K sekaligus praktisi Perkoperasian rekan Sudhiro,  dari masing masing anggota nasabah ini (Personal Claim), bisa di ambil kesimpulan bahwa :

  • Pertama, awal perjanjian hutang piutang tidak diterbitkan/diberikan kepada pihak penghutang.Entah alasan apa.
  • Kedua,pembaharuan perjanjian hutang piutang dibuat sepihak.
  • Ketiga,pengambil alihan jaminan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik jaminan.
  • Keempat, proses pelimpahan pengelolaan dan kewenangan hutang piutang tidak ada berita acara kepada penghutang.
  • Kelima, tidak ada rekening koran dari sistem angsuran dan terakumulasi kewajiban penghutang berdasarkan keputusan pemberi dana
  • Keenam,hunian atau tempat tinggal dijadikan sebagai kantor kegiatan Koperasi.

Timsus LP.KPK berjanji  mengawal permasalahan ini sampai tuntas, selalu berkoordinasi dengan Pihak pihak terkait untuk mengawasi dan mengevaluasi para koperasi yang di dalamnya melakukan praktik rentenir.

Joko juga menjelaskan ketika di konfirmasi melalui wa bahwa pihak KSU  Bu. Cuby yang hadir didampingi pak Agus, namun sudah cukup terlambat datang.

Dalam pertemuanya Pihak Koperasi (cubi) menyampaikan, beberapa poin jawaban atas aduan para anggota,antara lain ngangsur dan akad baru adalah semua dengan catatan dan atas permintaan nasabah, Mau bayar hutangnya, boleh tetapi karena lamanya ada bunga bank dan denda disesuaikan. Sertifikat diambil boleh asal jelas pembayaran pelunasannya.

Pernyataan chubi di sanggah oleh salah satu anggota nasabah yang berasal dari kertek IPG (46 tahun), ” pernyataan bu ning (nama lain dari cubi), sama sekali tidak benar tidak sesuai, ini penuh rekayasa karena yang dihadapi Dinas, tidak sama ketika nagih dirumah. keji dan sangat arogan sampai bawa bawa preman, dan oknum pemegak hukumblainya. sambil terbata2.

Saya hanya minta sama dinas dan Bupati untuk menindak tegas itu bohong yang disampaikan bu ning”, gerutunya.

Bahkan ada yang dilaporkan polisi dan digugat dipengadilan, seolah olah negara ini milik dia sesuka hatinya mentang mentang dia punya uang, tambahnya.

Koperasi SS dan KSU KRMH ketika akan dikonfirmasi belum bisa dihubungi.(eko bewok)