Aset Daerah Di PUPR Nias Barat Dibiarkan Terlantar

Pengawalkeadilan.net Nias Barat | Satu unit Excavator milik Pemerintah yang diduga dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Nias Barat, terkesan dibiarkan terlantar dilapangan tepatnya diwilayah Desa Hilimbowo Kecamatan Lolofitu Moi, aset daerah tersebut dalam kondisi memprihatinkan.

Dari pantauan awak media dilapangan beberapa waktu lalu, aset bergerak Kabupaten Nias Barat tersebut bermerek/bertuliskan CAT 320D sepertinya sudah lama tidak dioperasikan, serta tidak terurus lagi, dipastikan berdampak pada nilai ekonomis aset yang semakin merosot.

Menurut salah seorang warga masyarakat yang kebetulan melintas dan meminta namanya untuk tidak disebutkan, menyayangkan penelataran aset Pemeritah tersebut dan menduga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menghambur – hamburkan uang negara.

“Jujur saja saya sangat prihatin dengan aset Pemerintah Nias Barat ini, ya seperti barang rongsokan saja, tidak dijaga dan dipelihara atau aset itu difungsikan malah sebaliknya ditinggalkan dilapangan”, ujarnya.

Menurutnya, sebagai masyarakat awam dan miskin pula barang – barang yang berharga ratusan juta atau miliaran rupiah seperti itu perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya supaya tidak dibelanjakan kembali atau terkesan menghambur – hamburkan uang Negara.

Ia berharap Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat, DPRD serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait punya hati menjaga dan menyayangi aset daerah tersebut seperti milik sendiri


“Sebagai harapan kita kepada Bapak Pimpinan Daerah, DPRD Nias Barat dan untuk Kepala OPD terkait sedikit saja kasih hati atas aset daerah, Excavator ini jangan dibiarkan terlantar mohon dipantau dan diawasi, itu uang negara dan uang masyarakat”.

Lanjutnya lagi, “Dikelola demi peningkatan Sumber Pendapatan Daerah”, ungkapnya dengan penuh harap.

Ditempat berbeda Ketua LP K-P-K Nias Barat Aminudin Hia, SE mengatakan aset yang terlantarkan di wilayah Desa Hilimbowo Kecamatan Lolofitu Moi tersebut seyogianya tidak boleh dibiarkan demikian, Dinas yang mengelola harus mengangkatnya dari lapangan dan memperbaikinya.

Itukan aset Pemerintah semestinya tidak dibiarkan terlantar kalau sudah rusak diperbaiki dan dipelihara, Kepala Dinas PUPR harus menjaga yang sudah ada dari kepunahan dari pada dibelanjakan kembali. Excavator tersebut difungsikan demi menunjang jalannya pembangunan bangsa”, ujarnya.

Dikatakannya, semua pihak tidak tutup mata yang dicurigai kalau anggaran rutin pemeliharaan terus dialokasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah pengelola.

Bukan kita sudah lihat tetapi yang kita khawatirkan manatau anggaran rutin pemeliharaan jalan tetapi alatnya tidak beroperasi. Makanya sekarang bidang aset itu harus meneliti, mana aset yang beroperasi dan atau tidak. Dia harus inisiatif juga disamping OPD nya jangan kita cairkan anggaran pemeliharaan beli ban, minyak, dan lain sebagainya. Ternyata excavator nangkak, Negara/Daerah kan rugi masyarakat juga rugi”, ugkapnya.

Hingga berita ini diturunkan awak media, belum berhasil melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait penelataran Excavator atau aset daerah tersebut.

Sumber : www.mutiaraindotv.com

Reporter : AH, Editor : H. ADIL