MASIH MINIM PENYERAPAN REPLANTING PEMERINTAH TINGKATKAN SOSIALISASI

received 294116162094638

Mukomuko,pengawalkebijakan-Program replanting atau peremajaan kebun kelapa sawit, telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Data terakhir BPS pada 2017 lalu menunjukkan luas perkebunan sawit di Tanah Air mencapai 12,2 juta hektar. Pemerintah menargetkan akan melakukan replanting kebun sawit mencapai 2,49 juta hektar selama periode 2017-2021.

received 161866695822093

Untuk menjalankan program replanting tersebut, pemerintah menunjuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) guna membantu petani dengan dana hibah senilai Rp25 juta perhektar.

Namun sejak digulirkan pada 2017 lalu sampai awal Oktober lalu, dana replanting yang disalurkan oleh BPDPKS hanya tercapai untuk 44.412 hektare dengan nilai Rp1,1 triliun. Padahal untuk tahun ini saja pemerintah menargetkan bisa menyalurkan dana replanting sampai 200.000 ha atau Rp2 triliun lebih.

Di Provinsi Bengkulu, BPDPKS menyatakan realisasi program replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR) di daerah itu lebih rendah dibandingkan Sumatra Selatan.

Sementara menurut Tim Penilai Kemajuan Fisik Pelaksanaan Peremajaan Kelapa sawit Kabupaten Mukomuko, penyerapan PSRnya masih rendah mungkin disebabkan beberapa kendala yang dihadapi.

“Menurutku emang masih kurang serapannya, buktinya kecamatan Penarik itu belum ada,” ungkap salah satu tim penilai kecamatan penarik, Agus Giyono rabu (14/4) saat dikonfirmasi awak media.

Tambahnya, “Tahun 2020 itu ada anggaran sebesar Rp 25.000.000 per ha dan untuk Tahun 2021 menjadi Rp 30.000.000 per ha sedangkan Kecmatan Pondok suguh juga belum ada,” tutupnya.

Badan Pengelolan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyatakan kebutuhan dana insentif untuk program mandatori biodiesel B30 pada 2021 masih tinggi karena besarnya selisih harga minyak sawit (CPO) dan harga solar.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurachman dalam webinar di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa program mandatori biodiesel sangat bergantung pada pergerakan harga CPO dan harga indeks pasar solar (MOPS).

Dengan begitu, jika harga CPO mangkin meningkat dan harga solar terus menurun cukup tajam dan stagnan seperti pada 2020, maka akan berdampak pada kebutuhan dana yang harus disiapkan untuk mendanai selisih harga antara biodiesel dengan harga indeks pasar solar.

“Diperkirakan kebutuhan dana insentif pada tahun 2021 masih tinggi disebabkan kecenderungan harga CPO yang tinggi, sedangkan harga solar rendah,” kata Eddy dalam webinar bertajuk “Penguatan Pengelolaan Sawit secara Berkelanjutan” yang digelar virtual.

Pada 2021, realisasi penyerapan biodiesel untuk mandatori B30 ditargetkan sebesar 9,2 juta kiloliter (KL).

Untuk menjaga keberlanjutan program ini, Pemerintah telah menerbitkan aturan baru tentang tarif pungutan ekspor sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.

Jurnalisme : (SN)